Lantaran Perbedaan Penafsiran Hukum, Bawaslu Sumbawa Laporkan KPUD, DKPP Periksa Komisioner Hingga 3,5 Jam

Mataram, Talikanews.com – Adanya laporan dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat terhadap KPUD setempat lantaran perbedaan penafsiran hukum. Membuat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI turun melakukan pemeriksaan para Komisioner hingga 3,5 jam, pada Sabtu 04 Oktober 2020.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Alfitra Salam membeberkan lamanya waktu pemeriksaan terhadap para Komisioner KPUD Sumbawa hingga 3,5 jam.

Alfitra mengatakan, yang melaporkan para Komisioner KPUD itu yakni Bawaslu Sumbawa terkait pokok permasalahan berupa ada perbedaan penafsiran atau sikap hukum, kata lain istilah hukum menyangkut adanya penggagalan salah seorang calon di Sumbawa.

“Ada calon perseorangan digagalkan oleh KPUD Sumbawa yang membuat Bawaslu melayangkan laporan kode etik ke DKPP,” ungkapnya Sabtu 03 Oktober 2020, saat gelar Ngetren Media di Mataram.

Bagi Alfitra, laporan sesama penyelenggara ini pelajaran bagi penyelenggara lainnya akibat perbedaan pemahaman. “Kita berpesan supaya para penyelenggara harus memahami istilah hukum supaya tidak menjadi perdebatan berujung pada saling lapor melapor,” kata dia.

Disinggung apa hasil pemeriksaan? Alfitra mengaku belum bisa dipublikasi hasilnya, karena akan disampaikan paling lama 2 Minggu setelah pemeriksaan, merupakan prosedur.

“Sebelum pemeriksaan, kita perketat protokol kesehatan, pelapor dan terlapor juga saksi kita rapid test. Ada satu orang reaktif dan kita siapkan cara,” ujarnya.

Untuk diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020 pada Sabtu (3/10/2020) pukul 09.00 Wita di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu 03 Oktober 2020.

Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa, yaitu Syamsihidayat, Ruslan, Lukman Hakim, Hamdan dan Agusti. Kelimanya mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa, yaitu M. Wildan, Aryati, Nurul Khairani, Muhammad Ali, dan Muhammad Kaniti, yang secara berurutan berstatus sebagai sebagai Teradu I sampai V.

Dalam pokok aduan yang dibuat Pengadu, para Teradu diduga telah menolak perbaikan dukungan yang dari bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020. Penolakan ini diduga tidak sesuai prosedur.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi NTB. (TN-red)

Related Articles

Back to top button