Bawaslu Loteng Nyatakan Kepala Dinas Pendidikan Terbukti Melanggar Netralitas ASN

Lombok Tengah, Talikanews.com – Setalah melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi terhadap dugaan keterlibatan politik praktis, Kepala Dinas Pendidikan, Loteng, H Sumum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Loteng menggelar rapat pleno menemukan pelanggaran netralitas H, Sumum sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Bawaslu Loreng Abdul Hanan menyampaikan setelah tim melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap H Sumum dan saksi saksi, akhirnya menyimpulkan bahwa H Sumum melanggar kode etik ASN.

“Dari hasil klarifikasi terhadap Sumum dan juga dari keterangan saksi serta bukti-bukti, maka disimpulkan bahwa Sumum yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Loteng, terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN yaitu terlibat aktif dalam politik praktis,” ungkapnya, Selasa 8 September 2020.

Menurut Hanan, H Sumum itu melanggar pasal 3 huruf b dan g, kemudian pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Begitu juga pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KORPS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Lebih jauh Hanan menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 30 huruf I Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dipertegas dengan PERBAWASLU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pasal 3 serta SE Ketua Bawaslu RI Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 15 Januari 2020 tentang pengawasan netralitas ASN TNI Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 berwenang untuk mengawasi netralitas ASN, TNI/Polri dan menindaklanjuti temuan/laporan melalui mekanisme penanganan pelanggaran.

Dengan terbuktinya H Sumum melanggar kode etik ASN maka pihaknya akan meneruskan hasil pemeriksaannya ke komisi aparatur sipil negara (KASN).

“Sebagaimana perjanjian kerjasama antara Bawaslu dengan Komisi ASN Nomor 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/VI/2020 Nomor: 4/PKS/KASN/6/2020 pada Pasal 7 ayat (2) Bawaslu meneruskan rekomendasi disertai kajian dugaan netralitas ASN untuk ditindaklanjuti oleh Komisi ASN sebagai instansi yang berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Netralitas ASN,” tutup Hanan. (TN-03)

Related Articles

Back to top button