Tak Ada Komunikasi, Warga Desa Babussalam Stop Pembangunan Klinik Pratama Buana Medika

Lombok Barat, Talikanews.com – Warga Desa Babussalam Kecamatan Gerung, Lombok Barat yang tergabung dalam Swadaya Persatuan Pemuda Peduli Lingkungan dan Sungai menolak pembangunan Klinik Pratama Buana Medika.

Penolakan disebabkan karena tidak adanya koordinasi dengan warga setempat, kemudian lokasi di bangunnya klinik di lahan produktif dan lahan abadi yang diduga melanggar Perda RTRW

Ketua Swadaya PPLS, Asmuni mempertanyakan dasar diperbolehkan ada pembanguanan di atas lahan produktif.

“Kami minta penjelasan Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Dinas Perizinan menjelaskan dasar penerbitan izin pembangunan klinik pratama di Dusun Lemokek Desa Babussalam. Kami juga minta supaya di kaji ulang karena menurut kami sudah bertentangan dengan perda tata ruang atas peruntukan wilayah Perda nomor 11 Tahun 2011, ” ungkapnya Selasa 1 September 2020.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Babussalam, H. Mansyur dengan tegas menolak ada pembangunan Klinik Pratama Buana Medika di atas lahan produktif. Terlebih tidak pernah ada pemberitahuan ke masyarakat atau sosialisasi.

“Seharusnya PT Buana Medika Lombok ada pemberitahuan dulu ke kami selaku masyarakat setempat. Ini kan tidak ada tiba-tiba main bangun saja,” katanya kesal di lokasi pembangunan.

Dia membeberkan, dulu di kawasan ini pernah mau dibangun perumahan. Namun masyarakat menolaknya begitu halnya dengan pemerintah desa, alasannya lahan itu masih produktif dan lahan abadi.

“Namanya masyarakat, tidak faham dampak bahaya dan resikonya,” ujarnya.

Baginya, jika pembangunan klinik ini di biarkan maka dikhawatirkan akan ada pembangunan lain dan bisa jadi menggerus habis lahan produktif, pada ujungnya lahan pertanian akan habis, mengancam perekonomian petani.

“Tidak boleh ada pembangunan di tempat ini. Saya minta Pemda berlaku obyektif jangan asal memberikan rekomendasi atau izin. Jangan lupa AMDAL,” ujarnya.

Sementara, Tokoh Pemuda Babussalam Isnaeni, menyesalkan adanya pembangunan Klinik Pratama di sekitar lahan produktif. Sebagai warga, berhak pertanyakan, sebab warga sekitar tidak diberikan informasi serta tidak pernah diajak bermusyawarah.

“Tiba-tiba sudah ada IMB, padahal letak bangunan ini hanya berjarak 10 meter dengan pemukiman. Mestinya warga diberi tahu biar. Kami juga pertanyakan dasarnya pemerintah mengeluarkan IMB diatas lahan produktif,” tegas dia.

Mestinya, harus ada kesepakatan dan persetujuan dari warga. Karena akan berdampak pada hasil klinik ini terjadinya limbah B3 yang semua bahannya dari kimia. Jangan sampai imbasnya mengancam masyarakat yang ada.

“Mengacu pada regulasi IMB itu setidaknya ada tanda tangan masyarakat sekitar kemudian menjelaskan maksud dari kegiatan pembangunan klinik apa,” kata dia.

Masyarakat meminta kepada pihak terkait terutama Dinas supaya menyetop dan clearkan dulu persoalan yang ada.

“Tujuannya bagus tapi jangan bergejolak, kan tidak elok namanya. Jika penolakan warga tidak di indahkan, maka kita akan duduki lokasi pembangunan agar dihentikan,”ancamnya.

Terpisah, pihak PT. Buana Medika Lombok yang dikonfirmasi via Whatsapp mengaku semua izin pembangunan klinik itu sudah dikantongi. “Secara regulasi administrasi, kami sudah pegang izin,” kata dia.

Dia juga menjelaskan dasar berani membangun yakni hasil rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lobar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  nomor 503.A2/533/102/DPM-PTSP-LP/VIII/2020 memutuskan yakni kepada nama jabatan dan perusahaan PT Buana Medika Lombok untuk mendirikan bangunan berupa klinik pratama. (TN-08)

Related Articles

Back to top button