Pengusaha NTB Ini Tawarkan Solusi terhadap Sengketa Lahan KEK Mandalika

Mataram, Talikanews.com – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merancang strategi untuk menyelesaikan pembangunan Mandalika Street Circuit (Sirkuit Mandalika). Akan digunakan dalam penyelenggaraan event MotoGP akhir 2021.

Guna mempercepat penyelesaian pembangunan itu, ITDC menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT PP (Persero) Tbk senilai Rp900 miliar.

ITDC juga menandatangani Termsheet Fasilitas Sindikasi Perbankan yang melibatkan anggota Himbara yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN untuk mendukung pembangunan sirkuit, dilakukan oleh Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer dan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad dengan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, efektif berlaku mulai 15 Juli 2020.

Sementara Termsheet Fasilitas Sindikasi Perbankan ditandatangani oleh Farida Thamrin dan Teddy Y. Danas mewakili Bank Mandiri, Litasari Wahju W dan Rommel TP Sitompul mewakili BNI, S. Hernowo dan Hari Setiawan mewakili BRI, dan Sindhu Rahadian Ardita mewakili BTN.

Melalui kolaborasi antar BUMN, proyek ini dibangun dengan skema PreFinanced Project untuk pengembangan kawasan Sirkuit Mandalika di lahan seluas 52,5 hektare di dalam kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas The Mandalika, NTB.

Sirkuit Mandalika yang memiliki panjang lintasan 4,31 km ini akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang menyelenggarakan perhelatan balap MotoGP.

Disatu sisi, diatas lahan proyek sirkuit MotoGP itu masih menyisakan masalah yakni diklaim oleh masyarakat yang merasa masih memiliki hak karena belum dibebaskan.

Terhadap persoalan itu, salah seorang pengusaha asal NTB, Muhammad Taufik Budiman menawarkan solusi kepada pemerintah khususnya PT ITDC selaku perusahaan milik negara.

Kepada media, sapaan MTB ini menawarkan win win solution dengan konversi saham. Yang dimaksud konversi saham yakni masyarakat pengklaim lahan dihitung bentuk saham saja.

Dia mencontohkan, misalnya ada 125 hektare lahan masih bermasalah. Kalau dihitung harga per 100 meter persegi semisal Rp 250 juta, dikalikan 125 hektare, maka ITDC harus menyediakan dana hampir Rp 3 Triliun. Artinya, menurut dia, jelas ITDC tidak mungkin mengeluarkan dana sebesar itu saat ini, karena ITDC juga masih membutuhkan anggaran untuk pengembangan kejar target event MotoGP 2021.

Sehingga lanjutnya, perlu dicarikan solusi bentuk konversi saham tersebut disesuaikan modal nilai lahan bersangkutan. ” Kenapa tidak dikonversi saja dengan saham, dibuatkan perjanjian besaran saham dan keuntungan (deviden) yang nantinya akan didapat. Kalau bentuk saham, gampang di uang kan ketika nantinya mereka membutuhkan, bisa saja ITDC membeli saham itu setelah usaha berjalan,” ungkapnya.

Taufik menambahkan, kalau misalnya masyarakat bersangkutan ingin bukti permulaan konversi tersebut, bisa diberikan kesempatan untuk menempatkan orang yang direkomendasikan dengan syarat, memiliki kemampuan sesuai bidang yang dibutuhkan di tempat itu..

“Saya tidak bicara sisi hukum, karena kalau sudah bahas sengketa, pasti butuh waktu penyelesaian panjang. Saat ini kita bicara sisi bisnis, kalau dibuat meter, maka akan repot jadinya,” kata dia.

Sehingga, perlu dipikirkan solusi konversi untuk memuluskan progres proyek sirkuit MotoGP bisa berjalan lancar tanpa ada yang keberatan dengan syarat, perjanjian konversi hitam diatas putih serta hitungan jelas.

Namun bagi Taufik, semuanya kembali ke ITDC. Jika mau menggunakan kekuasaan, tinggal diambil saja. Akan tetapi, resiko dan dampaknya lebih besar. “Jangan buat bisnis muter, kalau dibuat muter maka akan repot juga,” tutupnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button