Tuding Pemdes Tak Transparan, FKPDJ Seruduk Kantor Desa
Lombok Tengah, Talikanews.com – Sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pemuda Desa Jelantik (FKPDJ) seruduk kantor desa setempat lantaran pemertah desa tidak transparan terhadap arah penggunaan dana penanganan dan pencegahan Covid-19.
Kedatangan FKPDJ itu bukan hanya pertanyakan anggaran penanganan virus corona, melainkan dana Bumdes dan anggaran kegiatan karang taruna.
Ketua Forum Komunikasi Pemuda Desa Jelantik Heri Murtawan, menyampaikan, kedatangan mereka untuk memperjelas berapa anggaran penanganan Covid-19, kemudian besaran dana BUMDes dan dana kegiatan karang taruna.
“Tidak ada maksud lain, kami hanya ingin Pemdes terbuka atas semua pengelolaan anggaran yang telah di gunakan baik untuk penanganan Covid-19, karang taruna dan anggaran Bumdes,” tegasnya dihadapan aparatur desa, Selasa 18 Agustus 2020.
Heri juga meminta ke Pemdes supaya memberikan data riil arah penggunaan dana tersebut. Karena, sebagai masyarakat, berhak mengetahui keterbukaan penggunaan dana untuk masyarakat itu.
Senada disampaikan, wakil ketua FKPDJ, Sukardi. Namun dirinya lebih menekan terhadap anggaran Bumdes peruntukan pembelian alat musik Gendang Beleq, kemudian mesin pres Batako dan Molen pencamur semen.
“Informasi kami himpun demikian. Tapi, masyarakat tidak tahu berapa besaran harganya, kemudian seperti apa kontribusi alat yang dibeli untuk pendapatan asli desa,” ujarnya.
Jika Pemdes tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat, FKPDJ meminta kepada Aparatur Desa jadwal ulang pertemuan untuk membahas apa yang menjadi pertanyaan ini.
“Jika Pemdes tidak mengindahkan permohonan kami, maka akan menggelar aksi dengan jumlah masa lebih banyak. Ini kami lakukan demi keterbukaan informasi untuk masyarakat,” tegasnya.
Terkait pertanyaan tersebut, Plt Kades Jelantik, Lalu Jayadi menjelaskan bahwa, secara aturan pihaknya sudah membuat papan informasi semua program kerja yang telah dikerjakan, bertujuan adanya keterbukan informasi atas pengelolaan dana desa dapat di ketahui oleh masyarakat.
“Papan informasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dan DD sudah kita buat, bahkan bentuk baleho terpasang di tempat umum agar masyarakat mudah membacanya,” ujarnya Jayadi
Menyangkut permintaan data. Secara aturan, tidak dibolehkan memberikan data utuh, apalagi rinci kepada pihak mana pun kecuali, yang meminta itu Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan.
“Aturan yang tidak membolehkan sehingga kami tidak mungkin memberikan data seperti yang diminta,” ungkapnya.
Mengenai jumlah pengunan DD untuk penanganan Covid-19 dan Bantun Langsung Tunai Desa (BLT DD). Telah dianggarkan sebesar 116 juta. Rincian, untuk pembuatan masker sebanyak 1400 buah, pembelian Handsanitezer, penyemprotan cairan disinfektan, pengadaan vaccum cleaner, honor satgas Covid-19 Desa.
Sedangkan anggaran BLT DD sebesar Rp. 586.800.000 untuk 326 orang penerima selama tiga bulan dengan besaran Rp. 600.000 perbulan, per orang.
Jayadi juga menjelaskan arah penggunaan dana Bumdes. Sejauh ini, diperuntukkan simpan pinjam bagai masyarakat desa.
“Dana Bumdes sudah di rasakan oleh masyarakat dengan pola simapan pinjaman minial 1 juta dan maksimal 5 juta per satu KK dan alhamdulillah ini sudah berjalan dari tahun 2015 sampai sekarang,” ujarnya
Bahkan, melihat kebutuhan BUMDes, kembali memberikan suntikan dana untuk BUMDes di tahun 2020 ini sebesar Rp 60 juta. Namun, dana itu ditarik kembali dipergunakan untuk BLT DD dan penanganan Covid-19.
“Nah, menyangkut anggaran Karang Taruna, saya akan panggil ketua karang taruna untuk menjelaskannya,” tutup Jayadi. (TN-03).
