Kecewa, Fraksi PBB Mundur dari Pansus Dana Covid-19 DPRD Loteng
Lombok Tengah, Talikanews.com – Sebelumnya, Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) di DPRD Loteng, sebagai penggerak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) arah penggunaan dana Covid-19 oleh pemerintah daerah.
Namun, angin apa yang membuat Fraksi PBB Mundur dari Pansus dana Covid-19 tersebut. Padahal, beberapa hari lalu, Pansus sempat melayangkan surat undangan klarifikasi kepada Bupati Loteng, H Moh Suhaili FT terkait sejumlah kebijakan dalam penanganan virus covid-19.
Saat itu, Bupati mengutus Wakil Bupati dan Sekda menghadiri undangan tersebut. Justru kedatangan Wakil Bupati dan Sekda itu ditolak Pansus karena, tidak mau menerima perwakilan.
Hal itu membuat Pansus dana Covid-19 DPRD Loteng, kembali layangkan surat undangan klarifikasi arah penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19.
Anehnya, bukan Bupati yang memenuhi undangan Pansus, melainkan Pansus sendiri yang datang ke Pendopo Bupati, untuk memenuhi undangan Bupati, pada Kamis malam.
“Saya menyatakan mundur dari anggota Pansus dan Fraksi PBB juga menarik diri dari Pansus itu, karena para pimpinan DPRD Loteng sudah merusak integritas dan marwah pansus serta lembaga DPRD Lombok Tengah,” kesal Wakil Ketua Pansus, Legewarman, Kamis 13 Agustus 2020, saat konferensi pers, di Praya.
Lege menyampaikan, seyogyanya, pada agenda pansus kemarin yakni pemanggilan Bupati itu untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait beberapa kebijakan dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah.
Dimana, pansus telah mengundang Bupati melalui pimpinan pada rapat Pansus. Tetapi, hasil kesepakatan pimpinan DPRD Loteng dan ketua pansus menetapkan pertemuan itu dilaksanakan di Pendopo tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan dari anggota Pansus lainnya.
“Kan lucu kalau kita (Pansus) sebagai pengundang, malah berubah sebagai orang yang di undang oleh Bupati. Ini yg membuat saya kecewa terhadap tindakan yang dilakukan oleh pimpinan,” keluh Lege.
Memang tambah Lege, tidak ada aturan yang dilanggar terkait dengan hal itu tetapi ini murni terkait dengan integritas pansus dan marwah lembaga DPRD ini.
“Bagaimana lembaga ini bisa dihargai kalau pimpinan sendiri tidak mampu menempatkan lembaga ini pada tempatnya dan secara terang-terangan mempertontonkan ketidak propesionalan pansus dalam melaksanakan tugasnya,” tegas Politisi PBB ini.
Ditegaskan Lege, kalaupun Fraksi PBB menyatakan diri keluar dari Pansus itu, namun dirinya tetap menunggu hasil kerja pansus tersebut, apakah sekedar formalitas belaka atau bisa menghasilkan sesuatu yang benar benar sesuai harapan masyarakat Lombok Tengah.
“Iya, kita akan tunggu hasil kerja pansus ini, mudahan menghasilkan sesuatu yang di harapkan masyarakat. Tapi kalau tidak, patut di duga, ada sesuatu dibalik pertemuan itu,” tutup Lege (TN-03)
