Komisi III DPR Loteng Persoalkan Izin Operasional PT. Sariguna Prima Tirta

Lombok Tengah, Talikanews.com – Komisi III DPRD Lombok Tengah persoalkan izin operasional PT Sariguna Prima Tirta yang diterbitkan Pemerintah Provinsi NTB.

Izin perushu itu disoal setelah Komisi III DPRD Loteng melakukan kunjungan kerja lapangan ke PT. Sariguna Prima Tirta, Senin 10 Agustus 2020, di Dusun Jurang Sate Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata.

Ketua Komisi Tiga DPRD Loteng, Andi Mardan mengatakan, anggota Komisi III turun setelah gabungan pemuda utara (Gapura) melakukan hearing beberapa hari lalu tentang kejanggalan izin yang dikantongi perusahaan tersebut.

“Kami turun tinjau lokasi perusahaan air minum kemasan PT. Sariguna Prima Tirta yang berada di Dusun Jurang Sate Desa Sepakek, di dampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” ungkapnya.

Politisi Demokrat menyampaikan, setelah melihat kondisi di lapangan, langsung rapat internal bersama DLH, Dinas Perizinan untuk menyatukan pandangan karena proses perizinan Sumur Bor yakni SIPA sudah diambil alih oleh Pemprov NTB melalui ESDM.

“Izin awal dari pemkab Loteng, kemudian untuk izin lubang di keluarkan Pemprov NTB dan Izin lubang Bor yang ketiga saat ini sedang di godok oleh Provinsi,” kata dia.

Andi Mardan menyangkan peran pemerintah provinsi yang tidak pernah mengajak Pemda Loteng duduk bersama membahas tentang izin yang akan di keluarkan kembali.

“Harusnya kami sebagai wilayah ketempatan di ajak duduk bersama oleh Pemprov NTB terkait izin yang akan kembali dikeluarkannya,” ujar Andi Mardan

Dia memaparkan, beberapa hasil temuan Komisi bahwa PT. Sari Multiguna (Cleo) ini sudah beroperasi selama 15 tahun dan memang tidak memiliki Plank nama yang wajib di pasang setiap perusahan.

Selain itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi perusahaan seperti izin limbah dan mengevaluasi apa yang menjadi laporannya per 6 bulan.

“Kami menegaskan bahwa perusahaan air kemasan itu harus ramah lingkungan yakni membangun komunikasi baik dengan lingkungan setempat, seperti melaporkan CSR nya kedaerah dan melakukan penghijauan dengan gerakan penanaman pohon,” ujarnya

Setelah ini pihaknya akan menyampaikan hasil temuan ini kepemerintah daerah dan akan memgirim kesimpulan tertuli ke Pemprov NTB.

“Kami akan memberikan kesimpulan tertulis sebagai rekomendasi kami ke Pemprov agar kita didaerah bukan hanya sebagai lokasi dan persoalannya saja,” tutup Andi Mardan. (TN-03)

Related Articles

Back to top button