PKS Tuding Pemerintah Ingin Lepaskan Kontrol DPR dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Mataram, Talikanews.com – Anggota Komisi V DPR RI, H Suryadi Jaya Purnama atau kerap disapa SJP ini tuding Pemerintah ingin lepaskan fungsi kontrol DPR dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Anggota Fraksi PKS ini menyampaikan, erombakan yang dilakukan Pemerintah terhadap UU No.28 tahun2002 tentang Bangunan Gedung melalui RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) sungguh luar biasa.

Dimana, sekitar 80 persen muatan UU No.28 tahun 2002 diubah. Hampir semua persyaratan teknis yang harus dimiliki sebuah gedung dihapuskan pengaturannya dari UU No.28 tahun 2002.

Pemerintah melalui RUU Cipta Kerja mengusulkan semua penghapusan ini dan hanya menggantinya dengan satu pasal saja yang menyatakan bahwa, setiap bangunan gedung harus memenuhi standard teknis, yang kemudian akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP).

Menurut SJP, penghapusan itu sendiri dilakukan dengan alasan fleksibilitas, seolah-olah aturan yang ada dalam UU No.28 tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. “Anehnya apabila menilik bocoran daftar isi PP yang akan dibuat, tampaknya semua persyaratan teknis yang dihapus dari UU No.28 tahun 2002 akan dimasukkan kembali dalam PP,” ungkapnya Selasa 4 Agustus 2020, di Mataram.

Artinya lanjut SJP, secara tidak langsung sebenarnya Pemerintah menganggap tidak ada yang salah dari aturan-aturan tersebut. Sehingga dapat diasumsikan yang dikehendaki oleh Pemerintah sebenarnya adalah adanya pelemahan peraturan dan monopoli pengaturan terkait bangunan gedung.

Jika sekiranya pun aturan-aturan ini dianggap mempersulit investasi, hal ini pun tidak benar. Bahkan Bank Dunia mengatakan bahwa penyebab keterlambatan dan ketidakpastian saat memperoleh izin adalah rumitnya proses dan implementasi yang sewenang-wenang dan korup. “Oleh sebab itu, senada dengan Bank Dunia, FPKS juga telah mendorong transparansi status proses dan transparansi status antrian pada saat pengurusan perizinan,” kata dia.

SJP pun melontarkan pertanyaan, “Jadi ada apa sebenarnya?” Fleksibiltas apa yang diinginkan oleh Pemerintah?. Padahal selama ini pun detail persyaratan teknis yang dimaksud dalam UU No.28 tahun 2002 telah diatur lebih lanjut dalam PP dan kemudian diatur lebih detail lagi dalam bentuk Peraturan Menteri yang mengacu pada standard teknis yang berlaku berupa SNI Wajib.

Berdasarkan data dari BSN, selama ini terdapat sekitar 45 SNI wajib di bidang bangunan gedung, dimana SNI-SNI tersebut dibuat antara tahun 1998 hingga 2004. Artinya dapat diasumsikan, bahwa sejak 2004 perkembangan teknologi di bidang bangunan gedung di Indonesia tidaklah signifikan, sebab jika terjadi banyak perubahan akibat kemajuan teknologi maka SNI wajib seharusnya disesuaikan dengan kemajuan teknologi tersebut.

Dengan demikian, sangat aneh apabila UU No.28 tahun 2002 dianggap tidak fleksibel, padahal teknologinya sendiri tidak berubah atau sedikit sekali perubahannya. Adapun jika terkait bangunan gedung dengan fungsi khusus (misalnya yang berteknologi tinggi sehingga tidak ada standardnya di Indonesia seperti instalasi nuklir), maka UU No.28 tahun 2002 telah menyediakan ruang yang sangat banyak bagi Pemerintah untuk mengaturnya secara lebih detail dalam PP.

“Sehingga dengan adanya pelemahan peraturan ini, patut diwaspadai terjadinya pelonggaran terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis kepada pengusaha-pengusaha tertentu yang dapat berakibat terhadap diabaikannya keselamatan,” ujarnya.

Jika dikaji secara lebih mendalam, persyaratan teknis yang dihapuskan secara umum terkait tata bangunan dan keandalan bangunan gedung. Dimana, pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi lingkungan tempat hidup manusia dan melindungi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan manusia sebagai pengguna bangunan gedung itu sendiri.

Sebagai contoh, dalam UU No.28 tahun 2002 disebutkan secara umum bahwa bangunan gedung harus memenuhi syarat tata bangunan yang salah satunya berupa syarat intensitas bangunan yang terdiri dari syarat kepadatan dan ketinggian bangunan, dimana detail pengaturannya diatur lebih lanjut dalam aturan PP.

Batasan ketinggian bangunan gedung sendiri dibutuhkan sebagai perlindungan terhadap bangunan gedung dari lintasan pesawat atau jalur aliran listrik tegangan tinggi. Sedangkan kepadatan bangunan gedung tentunya melindungi daya dukung lingkungan terhadap aktivitas manusia yang tinggal diatasnya, misalnya ketersediaan air dan sebagainya. Contoh lainnya, UU No.28 tahun 2002 juga mengatur tentang daya tahan bangunan terhadap beban, kemudian keamanan terhadap bahaya kebakaran dan petir yang semuanya secara lebih detail diatur dalam PP yang nantinya mengacu ke standard teknis yang berlaku.

Dengan mencermati semua hal ini maka, FPKS menilai bahwa pengaturan persyaratan teknis dalam UU No.28 tahun 2002 masih memadai dan fleksibel dalam menghadapi perubahan teknologi. FPKS berpendapat bahwa penghapusan materi muatan terkait persyaratan teknis bangunan gedung merupakan tindakan yang berbahaya, karena menghapus prinsip keselamatan pada bangunan gedung.

FPKS juga berpendapat bahwa persyaratan teknis tersebut harus ada sebagai arahan untuk menentukan jenis-jenis standard teknis yang harus dijadikan acuan dalam pembangunan sebuah bangunan gedung.

Sebab, apabila tidak ditetapkan dalam UU, maka bisa jadi suatu saat bangunan gedung tidak lagi harus memenuhi syarat daya tahan terhadap beban, atau bisa jadi suatu saat bangunan gedung tidak lagi harus memenuhi standard keamanan terhadap bahaya kebakaran dan bahaya petir.

“Semua ini pada akhirnya dapat merugikan konsumen sebagai pengguna bangunan gedung,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dalam DIM yang diserahkan oleh FPKS ke Baleg DPR, FPKS menolak penghapusan seluruh persyaratan teknis dari UU No.28 tahun 2002. Tetapi FPKS juga mengajukan perbaikan dengan mencantumkan ketentuan bahwa seluruh persyaratan teknis dalam UU No.28 tahun 2002 yang diatur lebih lanjut dalam PP harus mengacu pada standard teknis yang berlaku. Hal ini untuk mengakomodasi usulan Pemerintah terkait standard teknis bangunan gedung. (TN-red)

Related Articles

Back to top button