Gubernur Tanggapi Saran dan Masukan Fraksi di DPRD NTB terkait Empat Raperda

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah melalui Sekda, HL Gita Ariyadi menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD NTB terkait empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa eksekutif.

Sebelum menjawab satu persatu pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Rabu 22 Juli 2020. Gubernur mengulas empat buah Raperda memulai dari Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Pemprov NTB tahun 2019-2023. Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan.

“Kami menyambut baik dan berterima kasih atas saran, pendapat maupun pernyataan yang telah disampaikan, dalam rapat paripurna pada tanggal 20 juli 2020 yang lalu sehingga perlu kami menjawabnya,” ungkapnya.

Terhadap saran dan masukan atas Raperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disampaikan Fraksi Partai Golkar, bahwa Raperda ini diharapkan telah melalui uji publik agar mendapat legitimasi dan pengakuan masyarakat sebagai produk hukum daerah yang di inisiasi oleh pihak eksekutif yang bisa mengatur kepentingan-kepentingan dan melindungi hak-hak publik dalam menerima atau menolak dengan lahirnya produk hukum daerah tersebut.

“Menyangkut larangan dan sanksi bagi Fraksi Partai Golkar, melihat dengan adanya sanksi yang berbiaya, sangat membebani masyarakat hal tersebut harus menjadi titik koreksi dan evaluasi serta dicarikan jalan keluar yang tepat,” kata dia.

Tanggapan, saran dan masukan itu akan dijadikan prioritas dan utama dalam program kerja, namun diluar itu semua sesuai dengan kondisi dan kebutuhan serta pentingnya keberadaan raperda ini untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penanggulangan dan percepatan penanggulangan penyakit menular ini, sehingga Raperda ini diajukan tanpa melalui uji public mengingat kondisi penyakir menular ini yang begitu masif.
Terkait dengan sanksi diharapkan akan menjadi efek jera bagi masyarakat yang melanggar dan menjadi pembelajaran agar masyarakat dapat lebih taat dan waspada dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

Untuk tanggapan Fraksi Gerindra menyangkut judul Ranperda tidak sesuai dengan substansi yang disampaikan, yang meminta judul dirubah dan atau di pertegas spesifikasi virus yang dimaksud dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut, yaitu covid-19? Dijelaskan Gubernur, mengingatkan pemerintah daerah harus mendukung kesediaan APD bagi tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan wabah virus ini. Hal ini di imbangi dengan penyediaan swab test yang memadai, penyediaan obat dan fasilitas rumah sakit.

Mengingatkan pemerintah daerah harus memberikan penyuluhan dan edukasi yang memadai terhadap masyarakat untuk memunculkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan. himbauan untuk menggunakan masker yang disertai dengan denda justru jangan menimbulkan persoalan baru. saran denda dan proses penyelesaian menimbulkan efek jera atau dengan sanksi yang cukup mendidik, dengan mengganti sepuluh buah masker kepada yang melanggarnya.

Begitu halnya mengingatkan pemerintah daerah untuk memikirkan insentif fiskal yang layak bagi umkm dan parapekerja informal yang terdampak penyebaran virus ini.

“Saatnya kita menunjukan keberpihakan yang nyata terhadap mereka. Diperlukannya komunikasi dan rencana kebijakan yang menyeluruh untuk membangun kepercayaan masyarakat, meyakinkan bahwa pemerintah hadir dan siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi penyakit menular ini,” paparnya.

“Beberapa telah kami laksanakan seperti penyediaan APD, fasilitas rumah sakit disamping tersedia RSUD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah juga menyediakan RS Daurat,” katanya.

Untuk Fraksi PPP itu akan menjadi perhatian bagi kami dalam rangka penyempurnaan raperda dan berpedoman dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan implementasi dari Raperda ini nantinya.

Menanggapi saran dan masukan dari Fraksi PKS, bahwa peran tenaga kesehatan mulai dari puskesmas, Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum sudah melekat dalam tupoksi mulai dari pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular termasuk juga melaksanakan tugas dan fungsi pada protokol penanganan penyakit menular.

“Terkait dengan tim penanganan penyakit menular akan dipertegas dan ditindaklanjuti dengan keputusan Guberur. Terkait dengan pemberian insentif telah dilaksanakan dengan mengacu pada permenkes nomor 82 tahun 2014 tentang pencegahan penyakit menular. Langkah langkah atau upaya yang dilakukan adalah upaya kesehatan promotif, upaya kesehatan preventif, upaya kesehatan kuratif, upaya kesehatan paliatif dan upaya kesehatan rehabilitatif sesuai pasal 9 ayat 1,” terangnya.

Untuk Fraksi Demokrat akan menjadi perhatian dalam rangka penyempurnaan Raperda sesuai ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, permenkes nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait untuk implementasi dari raperda ini nantinya.

Menanggapi saran masukan Fraksi PKB juga akan menjadi perhatian kami dalam rangka penyempurnaan raperda sesuai dan berpedoman dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan implementasi dari raperda ini nantinya.

Gunernur berterima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi PAN yang sangat rinci dan spesifik menyangkut aturan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pembahasan berikutnya secara teknis akan diatur dalam peraturan Gubernur.

Saran dan masukan Fraksi NasDem itu akan menjadi perhatian dalam rangka penyempurnaan Raperda sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 dan implementasi dari Raperda ini nantinya.

Politisi PKS ini ini juga tanggapi saran dan masukan dari Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat, akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan saran pendapat tersebut. Terkait dengan koordinasi dengan Kabupaten/Kota sudah diatur di dalam Raperda yakni pasal 19 huruf e bab VII.

Selanjutnya terkait dengan raperda nantinya tidak dapat berjalan secara optimal, tentunya pemerintah provinsi akan melakukan koordinasi secara optimal dan menjalin kerjasama secara terpadu dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penanggulangan dan penanganan penyakit menular.

Untuk Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD tahun 2019-2023 bahwa indikator yang digunakan dalam rangka pengentasan kemiskinan yaitu pada bulan maret 2019, jumlah penduduk miskin di ntb mencapai 735,96 ribu jiwa atau sebesar 14,56 persen dari jumlah penduduk. sementara berdasarkan data pada bulan september 2019, penduduk miskin di ntb turun menjadi 705,68 ribu jiwa (13,88 persen) penurunan angka kemiskinan di NTB sebesar 0,68 persen. Capaian ini menempatkan NTB sebagai Provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tercepat kedua di indonesia.

Adapun program-program kemiskinan yang direncanakan antara lain ,BUMDes melawan kemiskinan dari desa, iindustrialisasi produk pertanian, BUMDes maju, koperasi aktif, UMKM bersaing, desa wisata.

Untuk Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman disampaikan, terkait payung regulasi untuk pembangunan dan pengelolaan hutan sudah diatur dengan peraturan tersendiri yakni dengan perda nomor 14 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan, dan terkait dengan raperda tentang penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman telah dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan secara horizontal maupun vertical.

Terhadap saran dan masukan terkait Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan bahwa, dengan adanya perda penyelenggaraan kearsipan ini diharapkan akan memberikan acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kearsipan baik menyangkut penataan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, peningkatan sdm, tehnologi kearsipan untuk dapat dioptimalkan dan lebih dimaksimalkan lagi, serta dapat memberikan layanan data kearsipan dengan cepat dan tepat. (TN-red)

Related Articles

Back to top button