Pemerintahan

Polemik Lahan RT 01 Babakan Kebon, Masuk Meja DPRD Kota Mataram

Mataram, Talikanews.com – Polemik warga RT 10 Babakan Kebon, Kota Mataram dengan pengusaha tanah kavling terus bergulir. Buntu secara kekeluargaan, warga RT 10 dan pengusaha tanah kavling, Bambang mendatangi Kantor DPRD Kota Mataram untuk melakukan mediasi, Rabu 1 Juli 2020.

Dalam Rapat Mediasi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Mataram tersebut menuai 7 Poin Kesepakatan yakni,

1. Aset jalan yang dilewati kaplingan Bambang dari perumahan Mega Indah memiliki implikasi nilai jual tertentu, maka pihak pengapling perlu negosiasi secara bisnis dengan pihak Perumahan Mega Indah.

2. Pihak pengapling supaya mencermati peraturan yang ada dan hal-hal yang dipersyaratkan untuk dipenuhi.

3.Dalam hal kompensasi agar diarahkan untuk kepentingan umum. Tidak ada kompensasi untuk pribadi, misalnya untuk kuburan.

4. Pengapling tidak boleh beraktivitas hingga masalah sosial tuntas dan perizinan diselesaikan.

5.Jalan perlu terkoneksi, oleh karena itu warga jangan menembok jalan yang ada.

6.Masalah kaplingan ini sekarang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua RT 10 Babakan Kebon, Lalu Sahabudin meminta pihak Pengusaha (Bambang) untuk Segera menyelesaikan segala bentuk peremasalah Sosial warga dan mematuhi Hasil rapat.

” Kami meminta untuk saudara Bambang menyelesaikan segala permasalahan yang ada dan mematuhi kesepakatan Rapat hari ini,” kata dia.

Baca juga :  Rapat Penentuan Ketua BPPD NTB Deadlock

Sementara Bambang, pihak dari pengusaha tanah Kavling mengatakan akan mematuhi segala bentuk kesepakatan yang telah disepakati pada Rapat tersebut.

“Akan patuh pada hasil kesepakatan kita hari ini,” ungkapnya.

Lebih Lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Gede Sudiarta meminta secara tegas warga RT 10 Babakan Kebon dan pengusaha tanah Kavling untuk mematuhi hasil dari kesepakatan rapat.

“Jangan sampai yang sudah kita sepakati tidak dipatuhi, didepan banyak pihak mengatakan iya tapi di belakang berbeda, azasnya untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Miftahurrahman mengatakan Dinas PUPR Kota Mataram akan memberikan perhatian khusus terkait polemik tersebut.

“Kami akan mengawasi dan memberikan perhatian khusus terkait permasalahan ini,” katanya

Menutup Musyawarah tersebut, ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi, berharap kedua belah pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kesimpulannya tidak boleh ada pertentangan di lapangan, hindari tindakan yang berpotensi menimbulakan gesekan. Jika ada permasalah untuk tetap saling berkoordinasi,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button
Close