Bupati Lombok Barat Terbitkan SK Penetapan Status Transisi New Normal

Lombok Barat, Talikanews.com – Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid terbitkan Surat Keputusan (SK) bernomor :569.A/90/BPBD/2020 Tentang penetapan status transisi New Normal menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19. Adapun pertimbangan SK itu yakni melihat kondisi epidemologis dan Corona Covid-19 Lombok Barat berada di zona kuning.

Sekretaris Daerah Lombok Barat, Dr H Baehaqi pada acara rapat teknis yang membahas transisi New Normal memaparkan kondisi ril Kabupaten Lombok Barat dua bulan terakhir. Telah berada di zona kuning sesuai kondisi epidemiologis daerah Lombok Barat dengan nilai skor 80-95. Sementara zona merah nilainya 60-80 sedangkan hijau 100 sesuai surat edaran Kementrian Kesehatan RI.

“Tren ODP, PDP harian di Lombok Barat dari tanggal 1 Mei -14 Juni 2020 menurun,” ungkapnya, Kamis 18 Juni 2020 saat dihadiri Asisten I H. Agus Gunawan, Kapolres Lombok Barat Bagus Satriyo Wibowo, para Camat, Danposramil dan Kapolsek se Lombok Barat, di Ruang Jayengrana Kantor Bupati Lombok Barat.

Sekda targetkan untuk keluar dari transisi New Normal menuju normal kembali perlu ada penanganan dan pencegahan dimulai dari hulu.
“Jika dimulai dari hulu penanganannya maka yang terdampak Covid-19 berkurang mulai dari Swab, Rapid test, dan tentu pasien positif akan berkurang, “kata dia.

Dia menyampaikan, Satgas pencegahan dan penanganan Covid-19 di alihkan ke masing masing kecamatan dengan melibatkan forkopicam, tokoh agama, desa dan unsur lainnya untuk menjadi satu kesatuan di tingkat kecamatan.

“Masuknya tim pencegahan Kabupaten di tingkat Kecamatan akan lebih tinggi penanganannya lagi serta meningkatkan kinerja untuk tidak menambah orang terinfeksi lagi, ” harapnya.

Kapolres Lombok Barat AKBP. Bagus Satriyo Wibowo setelah melakukan pemantauan di lapangan menyebut selaku pelaksana di lapangan perlu ada komitment bersama terkait satu arah dalam penangan Covid 19.

Selanjutnya pada kesempatan itu kapolres pun minta pihak Kecamatan mulai bertindak. Karena menurut Bagus para tokoh agama yang berperan di satgas di tingkat kabupaten seperti tokoh agama termasuk ketua MUI bisa diberdayakan di masing masing desa.

“Silahkan koordinasi dengan kapolsek, danramil, jika tidak bisa kapolsek bersama danramil dapat berkoordinasi dengan kapolres dan dandim termasuk dinas lainnya,”jelasnya.

Camat Batulayar Sahrudin mengutarakan kesiapan dan satu suara dalam kebijakan dengan harapan dukungan yang maksimal. “Tugas besar yang akan kami emban di kecamatan jangan sampai tidak didukung maksiml oleh pemerintah kabupaten atau kami di lberikan muatan besar namun tidak didukung dengan fasilitas maksimal,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button