Gubernur NTB Tanggapi Saran dan Masukan Fraksi di DPRD Terkait Raperda APBD 2019

Mataram, Talikanews.com – Gubernur Provinsi NTB Dr. H Zulkieflimansyah melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, memberikan tanggapan terkait saran dan masukan Fraksi-Fraksi di DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Rapat Sidang Paripurna tanggapan itu dipimpin H Muzihir, didampangi Hj Baiq Isvie Rupaeda dan Mori Hanafi, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD NTB, Rabu 17 Juni 2020.

Pada kesempatan tersebut, Gita menyampaikan bahwa, Pemerintah Provinsi NTB telah menerima pandangan yang diberikan untuk kemudian menjadi perhatian dan pembenahan.

“Sebelumnya, melalui mimbar ini saya secara tulus juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, fraksi-fraksi dan segenap anggota DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, masukan dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019,” katanya.

Beberapa pandangan, masukan dan saran tersebut antara lain meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan pendapatan daerah yang harus didukung dengan regulasi yang jelas. Selanjutnya mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai daya ungkit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antar sektor dan wilayah.

Selain itu pandangan, masukan dan saran DPRD yaitu melakukan penataan ulang terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB agar terjadi kesesuaian dengan neraca daerah.

“Selanjutnya melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak kerjasama pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Mengembangkan investasi yang profitable dan sustainable untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan serta menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI yang belum terselesaikan,” terang Gita.

Sekda NTB itu mengatakan, terhadap pandangan, masukan dan saran-saran, pemerintah daerah menerimanya dan sekaligus menjdi perhatian untuk dapat melakukan pembenahan langkah dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang produktif, transparan dan akuntabel.

Gita menegaskan, pernyataan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan sungguh – sungguh dan akan ditindaklanjuti.

“Berbagai pernyataan dari Fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki.” jelasnya

“Akhirnya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas sinergi dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi NTB” tutupnya.

Mendengar penjelasan Gubernur itu, Fraksi Golkar, L Satriawandi merasa belum terjawab terkait beberapa item saran dan masukan seperti kewenangan Pemprov dalam pengelolaan pesisir pulau kecil. Karena, jarak 12 mil itu merupakan kewenangan provinsi, dan sudah dibuatkan perda, namun sampai saat ini belum maksimal dikelola.

“Ini harus dijawab dan dipertegas, apakah kewenangan pemerintah pusat atau Provinsi,” kata dia.

Lain halnya dengan Fraksi PKB, Drs H M Jamhur, M.Pd. Atas nama Fraksi menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi tidak menanggapi saran dan masukan dari Fraksi PKB. Padahal, banyak hal sifatnya positif dan membangun dalam saran dan masukan tersebut, terlebih menyangkut penanganan Covid-19.

“Apakah saran dan masukan PKB ekstrim sehingga tidak di tanggapi pemerintah provinsi, atau PKB tidak di akui. Ini perlu kami ketahui alasannya,” tegasnya.

Setelah mendengarkan beberapa saran dan masukan dari beberapa Fraksi, rapat tersebut ditutup. Gita kembali menegaskan, saran dan masukan fraksi-fraksi ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan sungguh – sungguh dan akan ditindaklanjuti.(TN-red)

Related Articles

Back to top button