Gubernur NTB Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 ke Dewan

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah sampai Rencana Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban APBD tahun 2019 dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kamis 11 Juni 2020.

(DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna, Kamis (11/6). Adapun yang menjadi fokus pada rapat kali ini, yaitu Penjelasan Gubernur NTB terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda didampingi para Wakil Ketua DPRD setempat, H Mori Hanafi, H Muzihir dan H Abdul Hadi itu juga mendengar saran dan pendapat Badan Anggaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019.

Rapat itu juga dihadiri para anggota yang diwakili Pimpinan Fraksi/Komisi DPRD NTB. Pola rapat paripurna masih sama dengan sebelumnya yakni menerapkan standar protokol COVID-19, seperti physical distancing, termasuk mempersingkat waktu rapat paripurna dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Disampaikannya, laporan realisasi anggaran yang meliputi tiga komponen yakni, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Dari sisi pendapatan daerah, pada tahun 2019 direncanakan sebesar 5,403 triliun rupiah, realisasinya sebesar 5,197 triliun rupiah atau 96,18 persen. Realisasi pendapatan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,941 triliun rupiah,” paparnya.

Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,708 triliun, realisasinya 105,78 persen. Dari Pendapatan Transfer direncanakan Rp 3,645 triliun, realisasi sebesar 105,75 persen. Dari lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, direncanakan Rp 50 miliyar, realisasi sebesar 12,85 persen.

Gubernur lebih jauh menjelaskan dari sisi belanja daerah, pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp 4,710 triliun, realisasinya sebesar Rp 4,375 triliun atau 92,89 persen.

“Adapun dari sisi pembiayaan daerah, pada tahun 2019 direncanakan sebesar 95,783 milyar rupiah, realisasinya sebesar 95,360 milyar rupiah atau 99,56 persen,” katanya.

Selanjutnya, Sisa Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun angaran 2019 sebesar Rp 144,929 milyar, mengalami peningkatan sebesar Rp 49,809 milyar atau 52,37 persen dibandingkan dengan Silpa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 95,119 milyar.

Gubernur juga mengatakan, bahwa pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Provinsi NTB tahun anggaran 2019 telah memberikan hasil dan manfaat, serta mengalami kemajuan bagi masyarakat dan wilayah NTB.

Menutup penjelasannya, Gubernur mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, terutama pada masa pandemi yang tidak hanya melanda dunia, Indonesia namun juga melanda NTB.

“Sehingga situasi tersebut menuntut kerja keras dan kerjasama aktif segala pihak untuk tetap dapat mengatasi dan mempertahankan capaian-capaian positif yang telah diraih,” tutupnya.

Masih dikesempatan yang sama, Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan opini WTP dari BPK RI yang merupakan ke sembilan kalinya ini diharapkan mampu dipertahankan.

“Kami Badan Anggaran secara khusus memberikan apresiasi kepada Provinsi NTB atas capaiannya tersebut,” ungkap Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB, Nauvar Furqony Farinduan.

Lebih lanjut ia mengatakan, setelah mempelajari dan mengkaji seluruh dokumen keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019 melalui rapat-rapat, Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2019 yang diajukan oleh Gubernur dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun anggaran 2019 dapat dilanjutkan pada tahapan pembahasan selanjutnya.

“Penyampaian Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangun Provinsi NTB kedepan, laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 ini harus dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan,” kata dia.

Termasuk juga sisi perbaikan dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel kedepan demi mewujudkan kesejahteraan dan kegemilangan masyarakat di Provinsi NTB. (TN-red)

Related Articles

Back to top button