Nasional

KPK Turun Tangan Kawal Tertibkan Rumdis dan Randis Dikuasai Mantan Pejabat di NTB

Jakarta, Talikanews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, akan kawal penertiban aset serta sertifikasi lahan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas yang masih dikuasai mantan pejabat di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Kesiapan kawal penertiban itu muncul saat KPK diwakili Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah III, mengadakan rapat koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB, melalui media telekonferensi, Rabu, 10 Juni 2020.

Rapat koordinasi menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, Inspektur Daerah Provinsi NTB, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di NTB.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK, Aida Ratna Zulaiha, menyebutkan bahwa di wilayah NTB, hingga bulan Mei 2020, kemajuan program sertifikasi aset tanah baru mencapai 48,89 persen. Secara keseluruhan, jumlah aset tanah tercatat di NTB adalah sebanyak 3.189, yang terdiri atas total 2.908 persil (sebidang tanah dengan ukuran tertentu) di tingkat Kabupaten/Kota, dan 281 persil di Provinsi.

Oleh karena itu, tegas Aida, KPK akan terus mendampingi kegiatan penertiban aset, terutama yang bertujuan mensertifikasi aset tanah Pemda.

“Kami minta semua Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun _time plan_ target penyelesaian sertifikasi semua aset tanah daerah yang sudah tercatat. Kami harap dalam waktu dua atau paling lambat tiga tahun ke depan, program sertifikasi aset tanah sudah rampung. Untuk itu pula, Pemda harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program sertifikasi ini,” ungkap Aida melalui rilis resminya.

Dalam upaya penertiban aset, lanjut Aida, KPK mengawal dan memfasilitasi penyelesaiaan atas sejumlah situasi yang telah atau akan timbul, yakni terkait adanya tumpang-tindih kepemilikan aset, kendaraan dinas dan rumah yang masih dikuasai mantan pejabat, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemda, serta sengketa aset karena pemekaran wilayah atau perubahan regulasi.

Aida mengingatkan kembali langkah-langkah yang akan dilakukan bersama antara KPK dengan Pemda dan BPN setelah rapat koordinasi, yakni percepatan upaya sertifikasi aset tanah dan penyelesaian aset-aset bermasalah, terutama aset daerah pemekaran dan aset hasil serah terima Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D).

Selain itu, kata Aida, Pemda memenuhi permintaan KPK terhadap data aset-aset bermasalah yang melibatkan sengketa antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB, data aset-aset rumah dan kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan pejabat, dan data fasum dan fasos yang masih dalam penguasaan pengembang perumahan.

Sementara itu, Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, menyebutkan masih ada 181 persil yang belum mendapatkan sertifikat tanah di wilayahnya, di mana target sertifikasi aset tanah pada tahun 2020 adalah 10 persil. Pihaknya, sebut Ibnu, memang belum mengadakan penandatanganan Kerja sama Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) dengan BPN Wilayah NTB.

“Namun Gubernur NTB telah membentuk Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset, lewat Peraturan Gubernur, yang anggotanya terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPN Wilayah NTB,” katanya.

Secara umum, seluruh Pemerintah Daerah di wilayah NTB menyampaikan bahwa persoalan utama dalam upaya penertiban aset daerah adalah pada dua hal pokok, yaitu peralihan kepemilikan aset kepada daerah pemekaran baru dan sengketa aset-aset Pemerintah Provinsi yang ada di dalam kawasan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, mereka meminta agar perlu dikembangkan kerja sama dengan Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten/Kota. MoU dengan Kantor Pertanahan menjadi penting, menurut mereka, untuk mempercepat usaha verifikasi dan validasi aset tanah, karena aset tanah selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pihaknya terbuka membantu upaya sertifikasi aset tanah daerah. BPN, kata Dalu, mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di mana Pemda cukup mendaftarkan aset tanahnya, sedangkan biaya verifikasi dan validasi menjadi tanggung jawab BPN.

BPN pun, sambung Dalu, telah mengembangkan program inventarisasi aset tanah Pemda, yang disebut Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP).

“Program ini diharapkan dapat membantu mendeteksi status tanah Pemda, apakah dalam keadaan bersengketa atau tidak. Program INTIP dapat diakses oleh masyarakat, yang memuat data tanah instansi Pemda, baik tekstual maupun spasial, sehingga masyarakat tahu keberadaan aset tanah Pemda dan tidak mengokupasinya,” kata Dalu Agung Darmawan. (TN-red)

Related Articles

Back to top button
Close