Adanya Dugaan Monopoli Pengadaan Sembako BPNT, HMI dan PMII Lotim Datangi Dinsos

Lombok Timur, Talikanews.com – Ketua Umum (Ketum) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur mendatangi Kantor Dinas Sosial Lotim guna meminta keterangan terkait adanya dugaan monopoli pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh segelintir pengusaha.

Ketua Umum PMII Lotim, Irwan Safari menjelaskan, kedatangannya ke Kantor Dinas Sosial bersama Ketua HMI, Ahwal Usri Yusro pada Kamis 04 Juni 2020 untuk meminta penjelasan terkait dugaan monopoli pengadaan sembako BPNTdi Lotim.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan fakta-fakta di lapangan, sangat terlihat jelas adanya praktik monopoli dalam pengadaan Sembako BPNT, seperti pengadaan beras oleh UD. S A milik LS yang menyuplai ke 16 Kecamatan.

“Begitu pula dengan pengadaan Daging Ayam Potong dan Kacang-Kacangan dikuasai oleh tiga penyuplai, di antaranya seorang Kepala Desa dan kerabat seorang Kabid di Dinas Sosial Lotim,” ungkapnya, Kamis 04 Juni 2020.

Irwan dan Ahwal sangat menyayangkan sikap Kepala Dinsos Lotim yang melakukan penunjukan serta memberikan rekomendasi tertulis kepada para suplayer itu. Karena menurut mereka, tindakan seperti itu tidak sesuai dengan Pedoman Umum dan Permensos (Peraturan Menteri Sosial) RI.

Sebelumnya lanjut dia, Kepala Dinas Sosial Lotim, H. Ahmat langsung meluruskan bahwa, penunjukan suplayer itu dilakukan oleh Dinsos lantaran khawatir para agen tersebut melakukan kecurangan dalam pengadaan barang.

Namun, kedua pimpinan OKP Lotim itu menilai bahwa penunjukan Agen penyalur BPNT atau e-warung itu bukan Dinas Sosial, melainkan Bank BRI, sehingga ketika ada agen yang nakal, maka pihak BRI bisa mencabut izinnya.

“Jadi tidak tidak benar kekhawatiran terhadap para agen menjadi alasan menunjuk segelintir orang menjadi penyuplai sembako,” kata Irwan.

Menurutnya, saat ini para Agen atau e-warung hanya sekedar tempat menampung sembako yang sudah dipesan, yang jika mereka tidak mau menerimanya, maka izin mereka akan dicabut.

Jika mengacu pada Pedoman Umum Penyaluran BPNT dan Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang penyaluran BPNT lanjut Irwan Safari, dengan jelas dikatakan bahwa para Agen dapat berkerjasama dengan UKM, Koperasi, Pedagang Kelontong, dan Pasar Tradisional Setempat, guna memberdayakan pedagang dan pengusaha kecil setempat.

Sementara itu, Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan aturan di atas, akan menerima dana sebesar Rp. 200 ribu, rupiah per bulannya untuk di belanjakan di e-warong atau agen untuk berbelanja sembako tanpa ada unsur paksaan.

“Yang penting tidak keluar dari 4 unsur item sembako, yaitu unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral” jelas Irwan sembari mengatakan bahwa masing-masing KPM dan desa atau kecamatan memiliki kebutuhan yang berbeda.

Sementara keadaannya saat ini, lanjutnya, seluruh KPM di lotim menerima paket yang sama, di mana dalam paket tersebut Pengadaan Beras nilainya Rp 100 ribu atau sama dengan 50 persen dari dana BPNT yang diterima oleh KPM.

Menurutnya, praktek monopoli ini patut diduga adanya intervensi dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang dilakukan secara Terstruktur, Masif dan Sistemik.

“Kami sangat menyangkan praktek-praktek seperti ini, jadi jangan salahkan jika orang bertanya, kenapa Pemda pasang badan membela para pengusaha penyuplai sembako BPNT kalau tidak ada apa-apa?” tegasnya..

Irwan dan Ahwal berharap hal ini menjadi atensi Bupati Lotim untuk melakukan evaluasi, agar program tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.

Pasalnya, menurut mereka, praktik monopoli pengadaan sembako BPNT itu tidak ada di era sebelumnya, melainkan terjadi di era pemerintahan Sukma (Sukiman-Rumaksi).

Mereka berjanji, jika tidak ada tanggapan serius dari pemkab Lotim, mereka akan mengadukan persoalan ini ke Dinsos Provinsi NTB, bahkan jika perlu ke Kemensos RI.

Sementara itu, Pemilik UD. S, LS ketika dikonfirmasi membantah dugaan itu, dan mengatakan bahwa sejak bulan Maret 2020, UD. S tidak memasok beras ke agen secara langsung, melainkan ke Bulog.

Dia juga mengatakan bahwa persoalan ini sebetulnya sudah lama selesai, bahkan sudah diperiksa oleh kepolisian dan kejaksaan.

“Dugaan seperti itu sudah lama sekali, laporannya juga sudah lama masuk ke kepolisian dan kejaksaan, dan sudah dicek juga ke Bulog. Jadi, semua barang itu masuk ke Bulog, bukan ke Agen,” paparnya.

Mendengar hal itu, KaDinsos Lotim, H Ahmat, akan segera menggelar rapat untuk mengatasi monopoli tersebut.

“Kami mau rapat dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan keluhan itu dan akan membuka peluang bebas untuk semua pengusaha,” tutupnya. (TN-08).

Related Articles

Back to top button