Menduga BLT Dibagi Rata dan Tak Transparan Dana Covid-19, Masyarakat Seruduk Pemdes Jago
Lombok Tengah, Talikanews.com – Puluhan Masyarakat Desa Jago, Kecamatan Praya, Loteng Nusa Tenggara Barat, seruduk kantor desa.
Kedatangan mereka didampingi LSM Kasta NTB, Kecamatan Praya itu untuk mempertanyakan besaran dana penanganan dan pencegahan Covid-19. Termasuk, ada dugaan ketidak transparanan terhadap arah penggunaan dana mencapai Rp 108 juta lebih bersumber dari Dana Desa (DD) itu.
Tidak hanya itu, masyarakat juga mempertanyakan aturan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dianggapnya melanggar aturan.
Dimana, ada dugaan pemotong dilakukan oknum aparatur desa setempat. Selain itu, banyak penerima dobel nama, kemudian ada penerima bantuan Pusat, bersangkutan sudah meninggal dunia namun namanya tetap muncul, parahnya lagi, bantuan tersebut bisa dicairkan.
Salah seorang tokoh pemuda Desa setempat, Muhamad Azri, menilai pemerintah desa jago tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, baik untuk dana penangan covid-19, anggaran pembangunan proyek Desa dan terdapat penerima BLT tidak tepat sasaran.
“Pemerintah Desa Jago plin plan dalam menyampaikan besaran anggaran penanganan Covid-19 termasuk, berapa sudah digunakan, apa saja dibeli. Sempat bilang dananya sudah habis, ketika ditanya lagi, jawaban sisanya tinggal 25 persen, terus terakhir, malah muncul tinggal 50 persen. Ini kan aneh, mana yang benar,” teriakannya dijaga ketat aparat Kepolisian Polsekta Praya, Rabu 03 Juni 2020, di Halaman Kantor Desa.
Azri mengatakan, selain persoalan bantuan BLT dan anggaran penanganan Covid-19, banyak persolan ingin masyarakat ketahui. Salah satunya, besaran anggaran pembangunan fisik, dimana saja titiknya dan berapa volume, karena patut diduga terjadi tambal sulam dalam proses pengerjaan.
“Yang bikin kami bertanya, aturan acuan perangkat desa berani membagi rata bantuan BLT DD dampak Covid-19. Disini Kepala Desa harus tegas dan bertanggung jawab atas kinerja perangkatnya,” kata dia.
Azri menambahkan, banyak penerima sudah menyampaikan keluhan dugaan pemotongan tersebut, bahkan ada bukti pengakuan dari yang menerima bantuan itu.
Terkait aksi massa itu, Kepala Desa Jago, Deni Wirawan mengklaim semua yang dijalankan aparaturnya sudah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang ada, melibatkan tokoh-tokoh di desa, ada relawan mulai dari membuat relawan yang melakukan verifikasi dan musyawarah tingkat dusun.
“Sebelum kami menentukan penerima bantuan BLT DD itu terlebih dahulu semua dusun membentuk relawan tim validasi, siapa masyarkat yang berhak menerima bantuan itu,” tegasnya.
Terkait anggaran untuk BLT DD, Deni mengaku jauh sebelumnya sudah diposting secara terbuka di media group desa bertujuan agar masyarakat mengetahui berapa dana yang terpakai untuk BLT DD tersebut.
Dimana, data penerima BLT DD sebanyak 328 Kepala Keluarga, masing masing penerima mendapatkan Rp 600 ribu perbulan dikalikan 3 bulan. Jadi total DD yang digunakan untuk BLT sebesar Rp 590 juta lebih dan itu sudah disampaikan di media group secara rinci.
“Mengenai dana penanganan covid-19 sebesar 108 juta itu tidak pernah ada yang mempersoalkan,” kilahnya.
Deni meluruskan terkait tudingan BLT di bagi rata, pihaknya langsung memanggil Kepala Dusun bersangkutan untuk mempertanyakan hal itu, tetapi Kepala Dusun tersebut memberikan pengakuan, tidak pernah melakukan hal itu pemotongan untuk dibagi rata.
“Tidak ada itu pemotongan bantuan yang di lakukan oleh perangkat desa (Kepala Dusun), bahkan sebelum pembagian saya ikut sosialisasikan bahwa tidak ada pemotongan apalagi dibagi rata,” tutupnya.
Tak masyarakat disana, langsung dibubarkan secara tertib oleh Kapolsek Praya lantaran tidak sesuai prosedur pencegahan covid-19, ketika melakukan hearing. (TN-03)
