Isvie: Rencana Pemprov New Normal Harus Dirumuskan Matang dan Penuhi Syarat Ini?

Mataram, Talikanews.com – Beberapa hari terakhir, rencana new normal dari pandemi Covid-19 yang digaungkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengikuti anjuran pemerintah pusat, perlu dirumuskan matang-matang. Karena, jangan sampai membuat kondisi semakin memburuk atas langkah terburu-buru itu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda di Rumah Dinasnya, Selasa 02 Juni 2020.

Isvie mengatakan, akan mematuhi anjuran pemerintah pusat menuju new normal, namun itu semua kembali ke pemerintah daerah. Posisi Dewan hanya memberikan masukan untuk merumuskan rencana itu lebih matang lagi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

“Kita memang akan rapatkan itu bersama pemerintah daerah, nanti kami akan berikan masukan dengan berbagai pertimbangan dikaitkan dengan fakta kasus,” kata dia. kasi masukan, harus di rumuskan.

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan beberapa kriteria syarat new normal. Pertama adalah daerah yang akan
menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Bila mengacu pada angka reproduksi (RO), situasi bisa dikatakan terkendali bila angka RO di bawah 1. Namun, faktanya jumlah kasus di NTB terus meningkat.

Kriteria kedua adalah sistem kesehatan yang
ada sudah mampu melakukan identifkasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga melakukan karantina orang yang terinfeksi. Sistem kesehatan ini mencakup rumah sakit hingga peralatan medis.

Kriteria yang ketiga adalah risiko wabah virus
corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi. Terutama di fasilitas kesehatan mental, serta
kawasan pemukiman yang padat.

Kriteria keempat yakni penetapan langkah- langkah pencegahan di lingkungan kerja. Isvie menegaskan, langkah-langkah pencegahan ini meliputi penerapan jaga jarak fisik, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan penerapan etika pernapasan seperti penggunaan masker.

Kelima yakni risiko terhadap kasus dari
pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah
harus bisa dikendalikan. Sedangkan kriteria yang keenam adalah masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal.

“Jika daerah ingin memberlakukan new
normal, diharapkan bisa memenuhi keenam kriteria ini terlebih dahulu. Bila kriteria-kriteria ini tak bisa dipenuhi, daerah disarankan untuk berpikir ulang mengenai rencana penerapan kebiasaan baru,” pungkasnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button