Politik

Fraksi PD Loteng Sepakat Bentuk Pansus Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19, Ini Alasannya

Lombok Tengah, Talikanews.com – Diam – diam, Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD Lombok Tengah sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 di Daerah Tatas Tuhu Trasna mencapai Ratusan Miliar itu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Loteng, Andi Mardan menyampaikan, sangat setuju pembentukan Pansus tersebut. Alasannya, banyak dugaan ketidak transparanan eksekusi dalam hal ini Pemerintah Daerah terkait besaran anggaran pencegahan dan penanganan virus corona. Termasuk kemana saja penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD itu.

“Kami FPD sepakat pembentukan Pansus itu,” ungkapnya Senin 01 Juni 2020.

Dia menjelaskan, usulan Pansus sedang berproses dan insyaAlLoh besok selasa Final. Ini semua sebagai bentuk pengawasan dan semata-mata bukan menghalangi apa yang sedang dilakukan Pemda dengan regulasi yang ada tanpa melibatkan DPRD.

“Sampai saat ini belum ada keterlibatan Dewan dalam pembahasan dan arah penggunaan anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 di Loteng oleh eksekutif,” kata dia.

Ketua Komisi III DPRD Loteng ini juga mengungkap dasar kecurigaan terhadap ketidak transparanan eksekutif dalam hal anggaran penanganan dan pencegahan Covid-19 itu berawal dari teman-teman LSM dan publik mempertanyakan sikap ekskutif.

Contoh, proses pengadaan Masker mestinya melibatkan usaha kecil masyarakat (UKM) lokal. Faktanya, hanya sebagian kecil UKM lokal dilibatkan dan itu dipesan dari luar daerah, belum lagi bicara kualitas.

“Ini kan aneh, Masker di datang perusahaan beralamat di Regency C-6 Sidoarjo Jawa Timur,” Andi Mardan membeberkan.

Dia berharap, semoga Pansus ini berjalan dan pastinya akan dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan lembaga Dewan terhadap arah penggunaan APBD untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Loteng.

“Apapun hasilnya kita akan buka, kami tetap ada untuk rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, sebanyak Enam Fraksi di DPRD Lombok Tengah, mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) penggunaan dana Covid-19 oleh Pemerintah Daerah setempat. Adapaun Enam Fraksi itu yakni, Gerindra, PPB, PKS, Hanura, Nasdem, PPP saat ini ditambah FPD.

Salah satu dari Fraksi pengusul yakni Legewarman menyampaikan, langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan data dan informasi tentang arah penggunaan APBD Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pencegahan penularan Corona Virus Deseases 19 (Cond-19), serta optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Lege menegaskan, cara ini berdasarkan ketentuan pasal 78 dan pasal 79 Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib (Tatib), bersama ini mengusulkan pembentukan panitia khusus dalam rangka Pengawasan terhadap penanganan Covid 19 tersebut.

“Kami akan mengajukan surat usulan pembentukan pansus itu. Kita ikuti proses dulu, surat ini insyaAllah Senin tanggal 1 Juni masuk ke Pimpinan, lalu dibuatkan jadwal oleh Banmus untuk di Paripurnakan, setelah disetujui oleh Paripurna barulah dibentuk Pansus nya,” tegas dia.

Salah seorang Anggota DPRD Loteng mengutarakan alasan diusulkan Pansus tersebut karena, sampai saat ini Desan belum mengetahui secara detail terkait penanganan Covid-19 sehingga, sebagai wakil rakyat bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan agar bisa menjelaskan kepada masyarakat Lombok Tengah menyangkut penggunaan anggaran covid-19.

“Masyarakat perlu mengetahui berapa besaran dana itu dan alokasinya kemana saja,” ujar dia.

Politisi PPB ini menyimpulkan, apakah ada dugaan permainan atau tidak dalam penggunaan dana penanganan dan pencegahan Covid-19 itu, jelas nanti Pansus yang memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian bersama.

“Pengalokasian dana itu sudah sesuai atau tidak, ini yang akan kami perdalam,” tegasnya Legewarman.

Informasi yang diserap media ini, besaran dana penanganan dan pencegahan Covid-19 di Loteng itu tersedia Rp 200 Miliar yang bisa digunakan bahkan lebih dari itu.

Besaran itu bisa diperoleh dari berbagai sumber. Diantaranya anggaran rapat, perjalanan dinas, event di dinas, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), termasuk anggaran pilkades dan Pilbup.

Anggaran-anggaran pengamanan pilkada di Polres Loteng Rp 3 miliar, dan Kodim 1620/Loteng Rp 2 miliar juga bisa dimanfaatkan. Redaksionalnya diubah menjadi pengamanan penanganan penyebaran Covid-19 sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2020. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close