Politik

BK di DPRD NTB Siap Panggil dan Klarifikasi Pimpinan juga AW Terkait Kemelut “Proyek” JPS

Mataram, Talikanews.com – Badan Kehormatan (BK) di DPRD NTB siap memanggil pimpinan Dewan dan AW untuk mengklarifikasi kemelut dugaan “proyek” Jaring Pengaman Sosial (JPS) bersumber dari uang perjalanan Dinas 65 Anggota Dewan sebesar Rp 6,5 Miliar.

Ketua BK DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa menyampaikan, beberapa hari terakhir ini, publik dikejutkan dengan adanya isu beredar bahwa adanya dugaan pemberian uang Panjar dari salah seorang oknum anggota dewan berinisial AW kepada pimpinan untuk mendapatkan pengadaan item Beras dan Minyak Goreng Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Benar sudah di klarifikasi Fraksi PKB bahwa tidak ada yang main proyek melainkan untuk konstituen. Tapi, sebagai Badan Kehormatan (BK) perlu kami klarifikasi juga,” ungkapnya.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) itu menjelaskan, klarifikasi terhadap kemelut JPS itu harus melalui mekanisme yakni, dirinya akan rapat terlebih dahulu bersama anggota BK, jika sepakat maka akan layangkan surat ke pimpinan untuk dimintai klarifikasi.

Klarifikasi itu tidak hanya terhadap pimpinan melainkan oknum AW.” Saya tidak menyebut adanya uang Panjar ke pimpinan, ketika itu saya datang, AW lagi marah sambil keluar dari ruangan Sidang setelah menyampaikan banyak hal dalam rapat tersebut, saya juga belum tahu apa persoalan, namun beredar isu AW kecewa saja. Isu inilah yang perlu diklarifikasi agar tidak merusak citra lembaga,” kata dia.

Oleh karenanya, untuk mengetahui detail permasalahan AW sehingga bersikap demikian, maka dalam waktu dekat, BK akan memanggil pimpinan dan AW untuk menjelaskan apa pokok permasalahan.

“ BK akan bersurat secara resmi untuk memanggil. Siapa sesungguhnya yang disebut oleh AW ini dan kenapa membuat dia marah pada saat diruangan sidang, maka juga akan kita panggil lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD NTB, H Lalu Hadrian Irfani, membantah ada anggota fraksi main proyek JPS.

“Saat rapat, AW menyuarakan aspirasi dari rekan-rekan pengusaha beras atau para petani yang berada dibawah naungan organisasi Perpadi atau Perusahaan Penggilingan Padi Lombok Timur. Jadi tidak ada ribut soal jatah Pimpinan Dewan dan lainnya,” cetusnya.

Disatu sisi, AW membantah keras main proyek JPS. Dirinya masuk di ranah itu karena duhulunya bagian dari pengusahaan beras. “Jadi saya secara khusus menyampaikan aspirasi dari kelompok tani dan Perpadi yang saya pimpin di Lombok Timur. Supaya ada perjuangan saya sebagai anggota Dewan membela petani dan pengusaha penggilingan padi. Maka itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan saya menegaskan tidak ada kepentingan pribadi saya dalam hal ini,” kata AW.

Pihaknya mengakui adanya harapan dari para petani beras yang ada dibawah naungan Perpadi agar item beras yang diusahakan oleh para petani dibawah naungan Perpadi dapat diakomodir di program JPS.

“Selama ini tidak ada dimasukan. Justru itulah saya harapkan bisa masuk kedalam program JPS ini. Saya ingin perjuangkan supaya dia masuk kedalam program JPS ini,” tegas AW.

Dia juga membantah adanya pemberian panjar ke pimpinan Dewan untuk memuluskan masuknya item program yang diinginkannya. “Oh itu tidak ada hal-hal seperti itu. Niat sedikit pun tidak ada dalam diri kami untuk melakukan hal itu. Janganlah, ini fitnah yang tidak benar. Kami juga menjaga marwah lembaga yang besar ini,” tutupnya.

Sementara itu, salah seorang pimpinan Dewan NTB, Mori Hanafi bersedia untuk diklarifikasi terkait isu-isu yang merebah beberapa hari terakhir. “Saya termasuk pimpinan yang bersedia di klarifikasi terkait d isu-isu bahwa ada pimpinan yang menerima sesuatu. Karena sejujurnya isu ini cukup merugikan saya secara pribadi dan tentunya para rekan-rekan pimpinan lain yang tidak tau masalah ini,” bantahnya.

Mengenai langkah BK lanjut politisi Gerindra itu, secara internal tentunya semua anggota DPRD berkaitan dengan aturan yang tertuang dalam Tata Tertib. Pemanggilan itu ada mekanismenya dan semua anggota wajib taat dan mengikuti aturan tersebut. (TN-red)

Related Articles

Back to top button
Close