Daerah

Langgar Disiplin Kepegawaian, Kepala SMKN 1 Batukliang Dibebaskan Tugaskan

Mataram, Talikanews.com – Salah seorang Kepala SMKN 1 Batukliang yakni Anhar dibebaskan tugaskan dari jabatan Kepala Sekolah menjadi staf tata usaha biasa karena telah melanggar melanggar PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Dr H Aidy Furqon membenarkan telah membebaskan tugaskan salah seorang pegawai negeri sipil yakni, Ahnar dari jabatan Kepala SMKN 1 Batukliang menjadi staf biasa berdasarkan putusan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Aidy Furqon menjelaskan, Anhar diturunkan statusnya dari Guru menjadi staf biasa setelah BKD keluarkan hukuman sejak bulan April lantaran melanggar disiplin kepegawaian dengan sanksi diturunkan pangkat selama 3 tahun dari IV.a menjadi III.d.

“BKD lakukan pembebas tugasan berupa cabut status fungsional guru saudara Anhar. Dengan dicabutnya status fungsional guru itu, secara otomatis jadi staf tata usaha. Nanti bisa ditempatkan di sekolah atau Cabang Dinas,” ungkapnya Rabu 27 Mei 2020, di Ruang Sekda NTB.

Aidy Furqon menjelaskan, beberapa hari kedepan, akan berlangsung serah terima jabatan dari Mantan Kepala Sekolah ke Plt Kepala Sekolah dalam hal ini akan dijabat oleh Hulwani. Setelah serah terima itu, baru kemudian akan ditugaskan apakah di Cabang Dinas atau di Sekolah sebagai staf biasa, sambil diproses SK mutasi bersangkutan.

Disinggung apakah akan di mutasi ke daerah lain? Aidy Furqon menegaskan, untuk dipindah ke daerah lain, seperti tidak bisa karena pegawai bersangkutan Daerah asal di Lombok Tengah, sehingga memungkinkan ditugaskan antara Cabang Dinas atau staf biasa di sekolah, tidak ditugaskan mengajar.

“Karena background pendidik, iya kemungkinan ditugaskan di sekolah sebagai staf tata usaha,” cetusnya.

Disatu sisi, Kepala BKD Provinsi NTB, M Nasir mengatakan, sesuai keputusan BKD yaitu, diturunkan pangkat dari IV.a menjadi III.d selama 3 tahun.

“Seandainya nanti dituntut lagi oleh istri keduanya melalui jalur hukum, itu urusan beda. Yang jelas, penurunan pangkat itu sudah hukuman berat,” ujarnya.

Mengenai dilepas jabatan dari Kepala Sekolah menjadi staf biasa, itu hasil evaluasi Dikbud, jelas hukuman penrunan pangkat tersebut cukup berat bagi pegawai. (TN-red)

Related Articles

Back to top button
Close