Politik

Politisi PKS DPRD NTB Sebut Data JPS Gemilang Bermasalah, Pemprov Harus Akui

Mataram, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPRD NTB, H Sambirang Ahmadi sebut bahwa, data penerima bantuan di pemerintahan provinsi, termasuk data penerima JPS Gemilang bermasalah.

Politisi PKS ini mengaku wajar data penerima itu sedikit bermasalah karena disebabkan ada yang sudah pindah tempat tinggal, kemudian meninggal dunia, namun tidak di update.

“Pemerintah Provinsi harus mengakui kesalahan data itu, untuk kemudian tahap 1 jadikan bahan evaluasi, supaya jangan terjadi hal sama pada tahap 2, apalagi sampai tumpang tindih data,” ungkapnya, Senin 18 Mei 2020.

Dia meminta kepada pemerintah supaya melakukan pendataan kepada masyarakat bagi yang belum terdata di tahap 1 supaya masukan data tahap 2. “Kita harus berani akui kesalahan itu, karena tidak mudah mendata sekian juta warga dalam waktu singkat. Jadikan kesalahan pertama bahan evaluasi kedepan,” kata dia.

Ketua Komisi III DPRD NTB ini juga singgung soal item JPS Gemilang dan mengakui wajar ada perdebatan. Tapi, jangan lupa niat baik pemerintah daerah khususnya kepemimpinannya Zul-Rohmi harus menghindari dampak ekonomi, sehingga kebijakan Gubernur untuk akomodir produk IKM, supaya pelaku IKM/UKM lokal tumbuh dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Itu sebabnya Gubernur konsen serap hasil produk IKM lokal itu. Karena, keberadaan IKM ini juga serap tenaga kerja, sehingga bisa selamatkan mereka dari sektor bersangkutan di kondisi pandemi,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat lanjutnya, sangat menyaambut positif kritikan dari masyarakat tersebut, namun harus berkolaborasi terutama dalam perbaikan data supaya tidak terjadi kesalah pahaman.

“Kami juga berpesan kepada perusahaan GNE untuk mengakui kesalahan itu, kemudian perbaiki di tahap 2. Karena, wajar telur rusak akibat lama proses penyebaran ke masyarakat,” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button
Close