Daerah

Bupati Lotim Perintahkan Kadinsos Kumpulkan Data Penerima PKH dan BPNT

Lombok Timur, Talikanews.com – Bupati Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, H.M. Sukiman Azmy, perintahkan Kepala Dinas Sosial untuk mengumpulkan para pemegang data penerima PKH (Progam Keluarga Harapan).

“Ini perintah, kumpulkan mereka, ambil semua datanya, dan salin data setiap desa. Tidak boleh ada rahasia antara orang-orang itu dengan kita” ungkapnya, pada rapat koordinasi bersama para camat, kepala desa dan Lurah se Lombok Timur.

Selain itu, Bupati Sukiman juga meminta H. Ahmat untuk memberi tanda rumah penerima PKH yang dinyatakan tidak layak mendapatkan bantuan untuk kemudian diganti dengan masyarakat yang berhak mendapatkannya.

“Meskipun kita ditegur oleh kementerian sosial, lanjutkan saja. Copy data di masing-masing Desa yang ada di Lotim,” tegas Bupati.

Menurutnya, masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan itu pada dasarnya adalah orang-orang kaya, namun miskin secara mental. Oleh karenanya perlu diberikan shock terapi untuk membuatnya sadar.

Bahkan dirinya melarang merubah stempel rumah mereka dengan istilah pra sejahtera, melainkan harus tetap ditulis dengan label masyarakat miskin.

“Silakan, alokasikan dana untuk pemberian label rumah-rumah yang tidak layak mendapat bantuan itu di 254 desa yang ada di Lotim” perintahnya.

Tidak hanya itu, Sukiman juga berencana akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat yang dengan sadar mengundurkan diri sebagai KPM (keluarga penerima manfaat) PKH setelah rumahnya dilabeli rumah orang miskin.

Karena menurutnya, itu berarti mental masyarakat yang bersangkutan sudah berubah menjadi mental orang kaya yang selalu bersyukur.

“Setelah itu, ganti dia dengan masyarakat yang lain, yang lebih layak mendapatkan bantuan itu,” tegasnya.

Kepala Dinas Sosial Lotim H. Ahmat berjanji akan segera melaksanakan perintah Bupati tersebut guna mempermudah pemerintah desa dalam melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) data.

“Perintah itu akan segera kita koordinasikan dengan semua pendamping PKH,” kata dia.
(12/05).

Ahmat menjelaskan, selama ini pendamping PKH tidak berani membuka data itu lantaran ada kode etik yang mereka pegang dari Kementerian Sosial RI.

“Wajar mereka takut, karena itu bisa melanggar kode etik yang hukumannya itu bisa dipecat” kata dia.

H. Ahmat juga akan melanjutkan kegiatan labelisasi rumah pendamping PKH yang tidak layak menerima bantuan setelah lebaran.

Dia mengaku baru 10 persen yang sudah diberi label miskin dari 250 Desa yang sudah terdata. Dan nanti akan diberikan apresiasi berupa modal usaha bersama.

“Itu akan kita lanjutkan setelah lebaran. Kita juga berikan apresiasi berupa modal usaha bersama tanpa bunga,” tutupnya. (TN-08)

Related Articles

Back to top button
Close