Bupati Lotim Ancam Persulit Pencairan ADD bagi Kades Tak Tanggap Penanganan Covid-19
Lombok Timur, Talikanews.com – Bupati Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, H.M. Sukiman Azmy geram melihat oknum kepala desa yang masih kurang tanggap dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.
Pasalnya, meskipun Daerah sudah sering memberikan imbauan dan arahan kepada masyarakat, ternyata masih banyak yang tidak menjalankannya dengan baik.
Buntut dari itu, Sukiman mengancam akan menahan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) jika masih ada Kepala desa yang tidak tegas dan kooperatif dengan imbauan tersebut.
“Jangan berharap pencairan dana desa akan diberikan dengan lancar jika masih tidak kooperatif,” tegasnya, Senin (11/05) dalam agenda rapat koordinasi Penanganan covid-19 bersama camat, Kepala Desa dan Lurah se Lombok Timur.
Sukiman mengaku menerapkan hal itu lantaran kabupaten juga mengalami hal yang sama dari pusat yakni penarikan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat lantaran pemkab terlambat melaporkan realokasi dan recofusing APBD.
“Seperti yang dilakukan pusat pada kabupaten, saya ingin menerapkan hal itu pada desa yang tidak kooperatif dalam melakukan pencegahan covid-19,” kata dia.
Bupati Sukiman berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap Desa yang tidak loyal pada instruksi pemerintah terkait semua upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 yang dilakukan.
Menurutnya, kepala desa tidak perlu takut mengambil tindakan jika masih ada masyarakat yang tidak taat aturan. Karena di belakang mereka ada camat, ada Danramil dan Kapolsek yang siap membantu.
Sukiman mengibaratkan kepala desa seperti panglima perang di lingkup desa dalam melawan pandemi covid-19, yang memegang bendera di garda terdepan.
Bupati tidak mau tahu, apapun resikonya kepala desa harus bersikap tegas dalam menerapkan imbauan Pemerintah di wilayahnya masing-masing.
“Jika panglima perangnya saja tidak bisa diandalkan, apa yang bisa diharapkan dari panglima semacam itu,”cetusnya.
Sukiman memang tidak secara spesifik menyebutkan nama desa yang masih melakukan hal semacam itu, namun dia mengaku tahu kalau masih ada desa yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah.
“Saya tahu bahwa masih ada masyarakat Solat Berjama’ah secara diam-diam di masjid dan mushalla,” cetusnya.
Dia mengaku sedih tatakala melihat kerumunan massa yang ada di pinggir jalan, di warung-warung penjual es dan takjil tanpa menggunakan masker.
Kasus lain yang dijadikan contoh oleh Sukiman ialah tindakan beberapa oknum tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menolak kedatangan petugas kesehatan untuk melakukan Rapid Test terhadap mereka.
Lantaran tokoh itu merasa sehat dan berasumsi bahwa covid-19 hanyalah isu yang digiring untuk menstigma kelompok tertentu.
Yang diheranknan oleh Bupati Sukiman ialah pemerintah desanya justru tidak hadir disana, karena merasa takut dan sungkan pada tokoh tersebut.
“Kepala desa macam apa ini” cetusnya, sembari meminta kepala desa untuk kooperatif dan benar-benar serius dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 secara optimal.
Sukiman menegaskan, jika masih ada oknum kades yang lebih loyal pada tokoh adat dan tokoh masyarakat dan tidak berani menegur mereka, Sukiman mempersilahkan para kades tersebut meminta honor pada tokoh itu bukan pada pemerintah daerah.
“Jika sekarang bapak-ibu bilang iya, tapi nanti diketahui masih ada masyarakat yang melanggar imbauan pemerintah, silakan minta honor pada mereka,” tutupnya.(TN-08)
