Politik

DPRD Loteng Keluhkan Kinerja Pemkab Terkait Data BDT/DTKS di JPS Bersatu

Lombok Tengah, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan anggota DPRD Loteng mengeluhkan kinerja Pemerintah Daerah terkait data BDT atau DTKS dalam program JPS Bersatu.

Mestinya, pemerintah daerah kabupaten Loteng membuat kebijakan sendiri menyangkut kriteria penerima program yang akan mengakomodir masyarakat terdampak covid-19.

“Jangan terpaku pada data BDT/DTKS saja, karena ini bencana. Sebaiknya data itu dari bawah ke atas yakni Dusun ke Desa dan Desa ke Pemkab, bukan sebaliknya,” ungkap Politisi Partai Demokrat itu, Jumat (08/05)

Menurutnya, apa salahnya jika BLT JPS Bersatu tersebut datanya berbasis Desa. Artinya data itu atas usulan Desa berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kabupaten dan di luar data BDT/DTKS yang ada.

“Coba belajar dari data penerima PKH, BPNT, ini kan masih menyisakan masalah dibawah. Untuk itu mohon keseriusan Pemerintah Daerah Loteng dalam menangani masyarakat terdampak covid 19 terlebih dalam penyaluran Penerima JPS Gemilang dan JPS Bersatu ini,” kata dia.

Selain itu kata Andi, sangat menyayangkan kinerja pemkab yang lelet karena sampai saat ini serapan JPS Gemilang yang dari Provinsi NTB masih 0% di Loteng.

“Kabupaten lain sudah pada salurkan JPS Gemilang yang dari Provinsi NTB, sementara di Kabupaten Lombok Tengah masih mentok pada pendataan, kan lucu,” keluhnya.

Dia juga mempertanyalan jumlah pengadaan alat pelindung diri (APD) yang menurutnya belum jelas berapa banyaknya, karena jangan sampai hanya mengandalkan sumber Pemprov saja.

“Kita belum terima berapa banyak pengadaan APD yang diadakan Pemda Loteng dan APD itu bukan hanya tenaga medis saja yang butuh, tim pengangkut sampah pun butuh APD itu,” tegas Andi Mardan (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close