Politik

Virus Corona bikin APBD NTB Defisit Rp 412 Miliar, Dewan akan Panggil Bapenda dan BPKAD

Mataram, Talikanews.com – Keberadaan wabah virus Corona bukan saja mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat. Malah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dipastikan mengalami defisit Rp 412 miliar lebih.

“Covid-19 ini luar biasa. Tidak saja meredupkan aktivitas perekonomian masyarakat. Tapi juga menggerus target pendapatan semua daerah. Termasuk, APBD NTB 2020 pun kini sudah terdampak. Pendapatan daerah mengalami defisit sebesar Rp412 Miliar lebih atau 7,55 persen. Ini resiko yang tidak bisa dihindari,” ungkap Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi, Sabtu (2/5) di Mataram.

Anggota DPRD NTB mengaku, adanya instruksi dari pemerintah pusat bentuk Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri Nomor 177/KMK.07/2020 yang memaksa daerah untuk melakukan penyesuaian APBD 2020 demi penanganan Covid 19 dan pengamanan daya beli masyarakat membuat daerah tidak bisa menolak lakukan recofusing anggaran.

Akibat itu semua, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu sulit dicapai seiring dengan menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial, stay at home, work from home, dalam waktu yang cukup lama dan tak menentu kapan berakhir.

“Pendapatan dana transfer dari pusat juga mengalami penyesuaian karena perekonomian nasional dan pendapatan negara ikut terdampak, sehingga belanja daerah juga harus disesuaikan,” kata Politisi PKS ini.

Menurutnya, sesuai instruksi pusat, belanja barang/jasa dan belanja modal harus dirasionalisasi sekurang-kurangnya 50 persen dan di alihkan untuk pencegahan dan penanganan Covid 19 dan pemulihan dampak sosial ekonominya. Jika instruksi ini tidak segera dipatuhi, daerah mendapatkan sanksi penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Tentu ini posisi yang sangat sulit bagi kita di NTB karena APBD kita masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Tahun lalu kontribusi pusat terhadap total APBD masih sekitar 65 persen,” terang wakil rakyat (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tersebut.

Dari informasi yang diterimanya berdasarkan hasil rekap sementara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk target PAD menurun menjadi Rp1,67 Triliun dari sebelumnya ditargetkan Rp1,84 Triliun atau berkurang sebesar 8,99 persen.

Selanjutnya, Dana Perimbangan menurun menjadi Rp 3,32 Triliun dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 3,55 Triliun atau berkurang sebesar 6,37 persen. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga ikut menurun menjadi Rp 43,3 Miliar dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 63,5 Miliar atau berkurang sebesar 31,77 persen.

“Dengan demikian kita mengalami defisit pendapatan daerah sekitar Rp412 Miliar dari sebelumnya Rp5,46 Triliun menjadi Rp5,04 Triliun atau defisit 7,55 persen,” tuturnya.

Akibat terjadi penyesuaian pendapatan tersebut, lanjut Sambirang, maka konsekuensinya terjadi juga penyesuaian belanja untuk menutup defisit. Mengingat, tantangannya sekarang yakni bagaimana menyesuaikan belanja sesuai dengan target pendapatan yang telah terkoreksi.

“Tentu ada yang harus tergeser sasaran dan peruntukannya sesuai arahan pemerintah pusat tentang refokusing dan realokasi anggaran untuk Covid 19,” kata dia.

Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB cerdas menyikapi ini. Termasuk, aspirasi DPRD juga harus diperhatikan sepanjang itu memiliki fungsi penanganan dampak sosial ekonomi, yaitu mengurangi pengangguran, mempertahankan daya beli dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendalami rincian pendapatan daerah yang banyak terkoreksi akibat Covid 19 ini. Komisi III akan memanggil Bappenda dan BPKAD dalam waktu dekat.

“Pemanggilan itu untuk mendengarkan langkah apa saja akan dilakukan disituasi pademi ini,” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button
Close