Pembagian JPS Gemilang di Dompu Nyaris Ricuh, DPRD NTB Bersuara

Mataram, Talikanews.com – Beredar video protes pembagian Sembako Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dinilai tidak adil di Kabupaten Dompu ricuh.

Dalam video tersebut, beberapa massa aksi membakar kayu depan salah satu Kantor Kelurahan di Kabupaten Dompu sambil berorasi pada malam hari.

Salah seorang orator menyampaikan, pemerintahan kelurahan harus adil, banyak tindakan konspirasi yang dilakukan oknum pemerintahan yang mana, penerima azas manfaat merupakan keluarganya saja.

Justru masyarakat yang rentan miskin hingga miskin justru tidak masuk sebagai penerima.

Terkait persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, menyayangkan kejadian bahwa, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut tidak masuk sebagai penerima.

“Kejadian di Dompu ricuh karena pembagian JPS Gemilang yang dianggap tidak adil. Ini perlu mendapat perhatian dari pihak eksekutif,” ungkapnya, Jumat (01/05).

Senada disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH Mahally Fikri. Dirinya sedikit menyinggung soal data. Karena, data merupakan pondasi dan sangat menentukan keberlangsungan sebuah program terlebih berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.

“Jika data baik, maka baiklah hasilnya. Buruk data, buruk pula lah hasilnya,” kata dia.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, selama data tidak benar, maka kekacauan lah yang akan terjadi. Hal inilah yang sangat tidak di inginkan sehingga Komisi V mewanti – wanti dan merekomendasikan untuk sesegera mungkin memperbaiki data yang sudah jelas bermasalah dengan penuh tanggung jawab.

Mahally mengaku kasihan terhadap pemerintahan desa (Pemdes) dan masyarakat. Oleh karenanya, diminta kepada Pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar tidak terus berjatuhan korban.

Dia memberikan beberapa solusi kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov NTB, pertama, untuk sementara waktu, pembagian JPS Gemilang dihentikan sampai data selesai diperbaiki. Kedua, pembagian JPS dalam bentuk sembako diganti dengan uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena faktanya selain data penerima ternyata pengadaan Sembako juga bermasalah.

Dia mencontohkan, misalnya saat ini bantuan Sembako dengan nominal Rp 250 rb, sesungguhnya yang sampai dan diterima masyarakat paling riil sekitar Rp 180 sampai 190 ribu. Karena, ada dugaan keuntungan pengusaha dan lainnya.

“Nah bila masyarakat diberikan uang sebesar Rp 200 ribu langsung ke rekening, maka tidak sepeser pun menguap dan uang itu utuh mereka terima Rp 200 ribu,” tegas tegasnya.

Dengan demikian lanjutnya, jumlah yang akan menerima bantuan dari 105 ribu itu bisa lebih menjadi 131 ribu orang. Selain itu tidak akan rawan mengundang keributan karena tidak diketahui yang menerima oleh yang tidak menerima kecuali bersangkutan bercerita.

“Bila Sembako diganti uang akan ada efisiensi dan bertambah banyaknya jumlah penerima bantuan,” cetus dia.

Ditambahkan Ketua Badan Kehormatan (BK) di DPRD NTB, H Najamuddin Mustofa. Dirinya menilai, keributan itu bukan hanya akan terjadi di Kabupaten Dompu, bahkan hampir di semua Kabupaten/Kota bermasalah. (TN-red)

Related Articles

Back to top button