Tak Mampu Suguhkan Data Valid, Komisi V DPRD NTB Cecar Dinkes dan Dinsos

Mataram, Talikanews.com – Polemik data penerima dan harga program pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yakni Jaminan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, berupa Sembako bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang terdampak pendemi Covid-19.

Anggaran penanganan dan pecegahan Covid-19 bersumber dari APBD Provinsi cukup pantastis Rp 160 Miliar. Belum terhitung program dari pemerintah pusat seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Dasar itu lah Komisi V DPRD NTB panggil Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk mencocokan data penerima dan harga Sembako.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Marjito menyampaikan bahwa akan memberikan uang insentif bagi tenaga medis Covid-19, namun masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“Kita anggaran juga dari dana daerah insentif tenaga medis, untuk dokter Rp 3 juta, umum Rp 2 juta dan perawatan Rp 1 juta,” ungkap depan semua anggota Komisi V DPRD NTB, Rabu (22/04).

Marjito juga memaparkan jumlah tenaga medis yang berbeda, awalnya sebanyak 2.500 orang, beberapa menit kemudian sebut 3.500 total hingga yang ada di masing-masing Puskemas.” Dinkes sendiri sudah anggarkan dana kebutuhan logistik juga alat sosialisasi sebesar Rp 2,6 Miliar,” kata dia.

Disatu sisi, Kepala Dinas Sosial NTB, T Wismaningsih menjelaskan, tugas Dinsos hanya pengadaan beras dan telur. Harga beras per kilo dalam perencanaan sebesar Rp 12.500, kemudian harga telur per butir Rp 1600. Sehingga total untuk pengadaan itu sebesar Rp 16 Miliar.

“Soal data penerima JPS Gemilang, jelas berbeda dengan penerima PKH dan kita serahkan ke desa untuk verifikasi dan validasi, jika ditemukan dobel, langsung dicoret, kami rasa tidak akan ada yang dobel,” kilahnya.

Mendengar data yang tidak valid, Ketua Komisi V DPRD NTB TGH Mahally Fikri justru menyayangkan kekisruhan yang kini terjadi di tengah masyarakat terkait program JPS Gemilang, dan itu sangat wajar.

Validasi data penerima memang bermasalah. Hal ini tidak lepas dari koordinasi dan kesiapan SDM dari Dinas Sosial Provinsi NTB selaku OPD yang ditunjuk menangani pendataan para penerima, belum siap

“Kami sudah pantau juga mendengar ada data yang belum divalidasi tiba-tiba sudah diberikan ke Kabupaten/Kota juga pemerintah desa. Ini kan kacau, masak data mentah diberikan. Anehnya, data-data penerima itu setelah dikroscek dilapangan terjadi banyak dobel antara penerima PKH, BNPT juga BLT dari pemerintah desa,” kesalnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengaku, banyaknya persoalan yang terjadi saat ini tidak lain karena lemahnya koordinasi antara Pemprov dan Kabupaten/Kota. Apalagi, pengadaan JPS Gemilang dalam bentuk paket sembako senilai Rp 250 ribu, justru menimbulkan kegaduhan.

“Ada dana Rp 160 miliar hasil saving, kenapa harus menunggu anggaran insentif pusat, kalau akan saja, kasian tenaga kesehatan kita, lambatnya bersikap bisa menghilangkan imun bisa tenaga medis kita langsung mati, mereka sudah bekerja keras, sebelum ada korban, segera diatasi. Jangan sampai pimpinan Dinas Kesehatan di kutuk oleh keluarga dokter,” cetusnya.

Bicara Program JPS Gemilang lanjutnya berupa paket sembako yang terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir, dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.

“Maka, baiknya sesuai kesepakatan internal komisi V kita rekomendasikan program JPS dalam bentuk paket sembako ditinjau ulang dan dipertimbangkan,” tegas Mahally.

Ada baiknya Sembako itu diganti program bantuan langsung tunai (BLT). Yakni, masyarakat dapat uang tunai tapi diratakan Rp 200 ribu karena sembako banyak melahirkan masalah.

Program JPS Gemilang sendiri menyasar sebanyak 105 ribu kepala keluarga (KK). Sementara, jumlah kepala keluarga yang miskin hingga rentan miskin di NTB berjumlah sebanyak 863 ribu KK.

Meski demikian, ada sekitar 500 ribu kepala keluarga di NTB telah dicover oleh pemerintah pusat melalui bantuan PKH dan Bantuan Tunai Non Pangan Pangan (BTNP).

Oleh karena itu, sisa sebanyak 300 ribu KK yang belum tercover oleh Pemprov NTB dan pemerintah pusat bisa dicover oleh pemda Kabupaten/Kota dan pemerintah desa.

“Kita minta koordinasi provinsi dan pemda Kabupaten/Kota ditingkatkan. Termasuk, validasi data segera diperbaiki dengan penuh tanggung jawab. Pokoknya, jangan ada data salah lagi. Apalagi, menumpukkan maslah data JPS Gemilang ini dibebankan ke desa tanpa ada pendampingan dari Provinsi,” jelas Mahally.

Terkait penanganan Covid-19. Ia menuturkan, agar Pemprov segera menyiapkan rumah transit bagi tenaga medis minimal di empat RS rujukan yang sudah ditetapkan untuk merawat pasien positif dan PDP Covid-19 di NTB.

“Rumah transit harus segera dijadikan skala perioritas. Begitu pula intensif tenaga medis dari APBD NTB dipersiapkan. Ingat, tugas mereka vital dalam menjaga nyawa warga dalam wabah pandemi Covid-19. Kami siap memberikan persetujuan anggaran asal pengajuan cepat dan tepat sesuai perencanaan matang,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu. Ia menambahkan, agar jajaran Pemprov NTB tidak ragu dalam membuat rencana sosialisasi penanganan Covid-19. Hal ini, lantaran masih banyak masyarakat yang belum paham akan bahaya virus ini.

“Bila perlu dalam sosialisasi Covid-19, mahasiswa dan tokoh agama panutan umat islam dan umat lainnya juga diajak bersama-sama oleh pemda NTB. Sehingga sasarannya tepat. Yakni, mengajak masyarakat untuk bisa hidup berdisiplin. Yakni, menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan dan banyak melakukan kegiatan dirumah agar wabah pandemi Covid-19 cepat berakhir,” pintanya.

Politisi Partai Nasdem, H Bukhari Muslim justru minta Dinas Kesehatan supaya jujur dalam anggaran kesehatan terutama insentif tenaga kesehatan. Dimana, setiap Kabupaten/Kota juga menganggarkan insentif tenaga medis, jangan sampai dobel anggaran berujung pejabat bersangkutan di tembak karena salah menggunakan dana Covid-19.

“Ingat, jangan ada permainan anggaran dalam situasi Covid-19. Kami minta data dan pertanggungjawaban jelas, bukan akan dan alasan pembenaran,” tegasnya.(TN-red)

Related Articles

Back to top button