Komisi V DPRD NTB akan Panggil Dinas Sosial, Disnakertrans dan Dinkes Terkait Program JPS Gemilang

Mataram, Talikanews.com – Komisi V DPRD NTB jadwalkan panggil Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terkait data program Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) Gemilang untuk masyarakat terdampak pademi Covid-19 di Nusa Tenggara Barat dengan anggaran Rp 160 Miliar.

Anggota Komisi V DPRD NTB, H Bukhari Muslim mengatakan sudah jadwalkan pemanggilan Tiga Instansi tersebut, jika tidak ada kendala pada Rabu 22 April 2020, di Ruang Komisi.

Pemanggilan itu berkaitan tanggung jawab Instansi terkait dalam hal data penerima JPS Gemilang, kemudian harga per item Sembako yang dibagikan ke masyarakat terdampak pademi Covid-19.

“Ini menyangkut pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena masyarakat terutama penerima wajib mengetahui harga barang yang diterima,” ungkapnya.

Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, kalau bicara harga minyak, hari ini saja, minyak kemasan di salah satu pusat perbelanjaan kebutuhan Dapur seperti Lotte, ada minyak kemasan harganya Rp 8000 per liter, ada juga Rp 13000 per liter merk Bimoli.

“Nah, kalau sampai harga minyak kemasan yang dibagikan ke penerima JPS Gemilang harganya Rp 33000 per liter, dan itu patut diduga ada permainan dibelakang, artinya terjadi pembohongan publik terhadap harga Sembako itu,” katanya.

Bukhari juga menyinggung soal data penerima JPS Gemilang sampai saat ini masih dikatakan rancau. Contoh, di Dapil 4 Lombok Timur, di salah satu Dusun binaannya, penerima program dari pemerintah itu hanya 10 persen, itu pun yang menerima merupakan masuk data PKH.

“Ini kami lihat tidak ada koordinasi Dinas Sosial dengan Pemerintah Daerah setempat, apalagi dengan DPRD NTB,” tegasnya.

Bukhari menuding, Dinas Sosial tidak pernah melakukan validasi data penerima program pemerintah. Hal itu dibuktikan lagi, ada beberapa penerima sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.

“Jika demikian, siapa dan kemana bantuan itu,” kata dia.

Oleh sebab dirinya menyarankan supaya Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur NTB untuk perintahkan bawahannya melakukan validasi data penerima bantuan tersebut, supaya tidak tumpang tindih bahkan satu orang bisa menerima 7 jenis program dari pemerintah.

Bukhari juga berharap supaya JPS Gemilang itu tidak dalam bentuk Sembako atau barang melainkan bentuk uang tunai. Alasannya, untuk untuk menghindari terjadi keributan di masyarakat. Karena, jika dalam bentuk Sembako, tidak menjamin kualitas barang.

“Ini contoh riil, soal minyak lokal (kelapa). Jangan-jangan yang dikasi ini bukan minyak kelapa, kalau hitungan harga produksi, bahan baku saja, 1 buah Kelapa harganya Rp 6000 per butir, untuk produksi 1 liter saja butuh 7 kelapa, belum biaya kemasan, jelas IKM itu rugi jika dibeli Rp 33000 . Mestinya yang normal Rp 50 sampai 60 ribu,” cetusnya.

Begitu juga soal kualitas minyak kelapa itu, karena sampai detik ini, belum ada label halal untuk minyak kelapa hasil produksi IKM di NTB. “Pesan terakhir, bagaimana intinya menyelamatkan masyarakat, supaya tidak diberikan barang kualitas kurang bagus. Apakah kualitas telur itu juga bisa dijamin, tidak busuk nanti, karena peternak telur kita di NTB, kami rasa masih kurang kalau untuk penuhi kebutuhan JPS Gemilang,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T Wismaningsih menjelaskan, program JPS Gemilang ini melibatkan Tiga instansi untuk penyediaan bahan bakunya.

Dinas Sosial hanya menyiapkan beras dan Telur, Dinas Perindustrian menyiapkan Minyak, Susu Kedelai, Teh Kelor dan Sabun serta minyak kayu putih.

“Soal harga, harus disetujui oleh Tim. Kami hanya membuat pesanan barangnya saja,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button