Dewan NTB Sebut Program JPS Gemilang Itu Bagus, Tapi?

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, menilai program Gubernur mengenai Jaminan Pengamanan Sosial (JPS) Gemilang untuk masyarakat terdampak Covid-19 sangat baik dan bagus.

Hanya saja, perlu diperhatikan akurasi data terhadap penerima, jangan sampai orang yang sudah menerima program PKH, BLT, BNPT dan program pemerintah pusat itu justru mendapatkan program JPS Gemilang sumber anggaran dari APBD Provinsi NTB.

“Pemerintah pusat alokasikan dana APBN hampir Rp 400 Triliun untuk programnya seluruh Indonesia. Sementara Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota dan dari Dana Desa saja lebih dari setengah Triliun. Kalau data penerima tidak akurat, maka akan terjadi penumpukan penerima program di satu orang saja,” ungkap Anggota DPRD NTB, H Najamudin Mustofa, Senin (20/04) di Mataram.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, khusus program JPS Gemilang sumber APBD Provinsi NTB saja sebesar Rp 160 Miliar dengan sasaran 10,5000 penerima. Belum bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa. “Ini perlu di awasi oleh masyarakat mengenai sasaran, jangan sampai dobel penerima,” kata dia.

Najam juga singgung mengenai harga bantuan Sembako JPS Gemilang sebesar Rp 250 ribu per paket. Didalamnya ada disebutkan item minyak lokal produksi Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di NTB. Bagi dia, harga minyak lokal mencapai Rp 33000 dinilai cukup aneh, karena minyak merk Bimoli saja dipasaran harganya Rp 23000.

“Jangan sampai minyak curah yang dioplos kemudian diklaim hasil produksi IKM kita,” kata dia.

Menurutnya, IKM yang akan memproduksi minyak lokal sebanyak 10, 5000 cukup susah, apalagi rentan waktu singkat.

“Apakah bisa produksi minyak lokal sebanyak itu oleh IKM kita. Dulu, ritel modern pernah bersedia mengakomodir produk lokal seperti minyak untuk dijualkan, tapi para IKM kita bilang tidak bisa karena biaya produksi tinggi. Nah, kenapa disaat kondisi pandemi Covid-19 ada yang bilang siap, ini kan aneh,” tegasnya.

Najamuddin menegaskan, bukannya tidak setuju wacana Gubernur akomodir produk lokal untuk dibagi ke masyarakat. Hanya saja, dirinya ingin pemerintah ada pemetaan khusus mengenai IKM mana saja, berapa produksi sehari, kualitas produksi seperti apa dan harus transparan, karena uang yang digunakan ini milik negara.

“Data IKM, kemudian penerima JPS Gemilang itu tidak boleh darurat, jangan sampai orang yang menerima bantuan PKH, BLT, BNPT kemudian menerima JPS Gemilang,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dirinya sebagai wakil rakyat minta kepada pemerintah supaya mengunakan data akurat, tidak perlu beralasan mendesak karena ada aparatur pemerintah, terlebih mengatakan tidak mudah membalikkan telapak tangan, karena punya aparatur pemerintah sebagai perpanjangan tangan yang melakukan pendataan supaya tidak dobel penerima.

“Akan lebih setuju jika program ini sesuai yang dihajatkan. Jangan sampai hasil Industri luar pinjam branded saja kemudian cari untung dibalik program JPS Gemilang, maka akan hancurlah IKM yang disebut-sebut hebat itu,” terang dia.

Ditambahkan politisi Golkar, H Abdul Hafiz. Dirinya selaku wakil Dapil 6 (Bima, Kota Bima dan Dompu) mempertanyakan akurasi data penerima JPS Gemilang.

“Saya turun ke lapangan kroscek dan ambil sampel di Desa Ndano Na’e, Kecamatan Donggo Barat Bima, 100 persen penerima PKH juga menerima program JPS Gemilang. Nah, ini jelas tumpang tindih data,” paparnya.

Hafiz menjelaskan, ada 7 (tujuh) jenis program anggaran bersumber dari APBN, belum dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa. Mestinya, JPS Gemilang ini harus punya kreteria, misalnya yang boleh terima JPS Gemilang adalah diluar penerima PKH, BLT, BNPT.

“Kalau program ini tepat sasaran, maka jesejahteraan masyarakat akan merata, hanya saja data harus akurat. Pemprov harus rapat dengan Kabupaten/Kota, kinerja Dinas Sosial ini harus di evaluasi, bagaimana nggak beres,” sentilnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, T Wismaningsih menjelaskan, program JPS Gemilang ini melibatkan Tiga instansi untuk penyediaan bahan bakunya.

Dinas Sosial hanya menyiapkan beras dan Telur, Dinas Perindustrian menyiapkan Minyak, Susu Kedelai, Teh Kelor dan Sabun serta minyak kayu putih.

“Soal harga, harus disetujui oleh Tim. Kami hanya membuat pesanan barangnya saja,” tutupnya (TN-red)