Sebanyak 2.938 TKI asal Lotim akan Pulang Bulan April-Mei, Bupati Perketat

Foto: Ilustrasi

Lombok Timur, Talikanews.com – Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja (PPTK) pada Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, Moh. Hirsan, memprediksi, sebanyak 2. 938 Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia asal Lombok Timur akan pulang kampung menjelang bulan Ramdhan mendatang.

Angka itu berdasarkan data keberangkatan PMI asal Lombok Timur yang akan habis masa kontrak kerjanya pada bulan April dan bulan Mei tahun 2020.

“Ini prediksi berdasarkan masa kontrak kerja selama 2 tahun. PMI atau TKI kita akan pulang pada rentang bulan April dan bulan Mei ini sebanyak 2.938 orang” ungkapnya, Sabtu (04/04) di Lotim.

Hirsan mengaku, angka kepulangan Pekerja Migran itu masih prediksi berdasarkan data yang tersedia di SISKOTKLN keberangkatan 2 tahun lalu.

“Mengenai berapa riil, kami juga masih menunggu input data valid dari Dirjen Imigrasi,” kata dia.

Dia juga menyebutkan jumlah TKI yang sudah pulang ke kampung sejak bulan Januari – Maret sesuai data sebanyak 1.834 orang. Sebagiannya masih menjalani masa karantina bahkan ada yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing karena masa karantina selesai yang dinyatakan aman dari virus corona.

“Jumlah angka yang pulang itu juga berdasarkan data dari dirjen imigrasi bulan Januari sampai Maret tahun 2020,” ujarnya.

Kaitan kepulangan Pekerja Migran itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur jauh hari sudah membentuk tim penjemput yang dipusatkan di Tiga pintu masuk menuju pulau Lombok, seperti Bandara Internasional Lombok (BIL), Pelabuhan Lembar dan juga Pelabuhan Kayangan.

Adapun tujuan pembentukan tim penjemput ini, seperti yang disampaikan oleh Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy yakni selain untuk memudahkan petugas melakukan pendataan bagi warga Lotim yang baru pulang, hal itu juga dilakukan guna meminimalisir interaksi mereka dengan keluarga, demi pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kita sangat berhati-hati dan memperhatikan kepulangan TKI maupun pelajar. Terlebih drai daerah pandemi Covid-19. Pemerintah daerah tidak mau kecolongan yang berdampak pada keselamatan masyarakat lainnya,” tutup Hirsan. (TN-08)

Related Articles

Back to top button