Selama Masa Covid-19, Pemprov NTB Tiadakan Sanksi Administrasi dan Pajak Kendaraan

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, melalui Bandan Pendapatan Asli Daerah (Bappenda) meniadakan sanksi administrasi dan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama masa darurat Covid-19.

Saat ini juga, Pemerintah Provinsi NTB menyediakan layanan bayar pajak melalui Samsat On Call yang bisa diakses dari rumah. Sistem pembayaran ini dapat dilakukan dengan tunai maupun non tunai menggunakan mesin EDC serta layanan melalui Samsat Online Nasional (Samolnas), dengan kemudahan pembayaran melalui ATM non tunai dengan Notice pajak/SNTK yang diantarkan langsung ke rumah oleh kurir tanpa ongkos kirim.

Selain bisa bayar pajak dari rumah, Pemprov NTB juga akan memberi keringanan berupa pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berupa bunga serta denda keterlambatan membayar pajak dan pembebasan Pokok PKB karena keterlambatan membayar pajak di atas lima tahun.

Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2020 tentang pembebasan sanksi administrasi PKB dan pembebasan pokok PKB di atas Lima tahun. Ketetapan berlaku mulai tanggal 01 April sampai dengan 31 Mei 2020.

Kepala Bappenda NTB, Ir. H. Iswandi menjelaskan, NTB sedang menghadapi situasi penyebaran Covid-19 yang berimplikasi pada wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Maka pemerintah memberi empati untuk kemudahan serta insentif kepada wajib pajak, sebagai upaya meringankan beban wajib pajak yang terkena dampak ekonomi pasca ditetapkan status siaga darurat Covid-19 di daerah NTB.

“Adanya kebijakan keringanan ini diharapkan wajib pajak dapat aktif kembali. Terutama yang sudah lama tidak membayar pajak kendaraan bermotor,” ungkapnya.

Selain itu lanjut mantan Penjabat Sekda ini, bagi masyarakat yang aktif bayar pajak juga diberi keringanan atas pembebasan denda jika terlambat bayar pajak. Misalkan hari ini jatuh tempo pembayaran maka besok atau hari berikutnya bisa dibayarkan dan tidak dikenai denda selama masa darurat Covid-19 berlalu.

“Semua ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat wajib pajak,” kata dia.

Dia menjelaskan, kebijakan pembebasan sanksi administrasi PKB maupun pokok PKB di atas lima tahun ini tentu dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan. Pertama, jumlah potensi PKB tahun 2020 sebesar 1,5 juta obyek kendaraan. Namun yang aktif bayar pajak hanya 851.159 obyek kendaraan atau sekitar 54,5 persen. Artinya ada sekitar 45,5 persen yang tidak aktif atau menunggak pajak.

“Jumlah ini cukup besar, disamping kita memberi pembebasan pajak, kita juga berharap ada peningkatan bagi masyarakat yang sudah lama tidak membayar pajak,” ujarnya.

Kedua, masyarakat wajib pajak diantara 1 sampai 5 tahun atau bahkan lebih dari itu. Jumlah wajib pajak yang menunggak antara 1-5 tahun sebanyak 502.427 obyek kendaraan atau sebesar 32,17 persen.

Ketiga, kemudian masyarakat wajib pajak yang menunggak di atas 5 tahun sebesar 207.868 obyek kendaraan atau 13,32 persen. Dari total semua yang menunggak pajak atau Tidak Melaksanakan Daftar Ulang (TMUD) tersebut berjumlah 710,295 obyek kendaraan wajib pajak. Sehingga total potensi penunggakan PKB sebesar Rp 466,4 Miliyar.

“Dengan adanya pembebasan denda dan pokok pajak di atas lima tahun selama penunggakan diharapkan dapat aktif kembali,” tutup Iswandi. (TN-red)

Related Articles

Back to top button