OJK Perwakilan NTB Minta Lembaga Perbankan dan Non Perbankan Berikan Keringanan Debitur

Mataram, Talikanews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Nusa Tenggara Barat, mengeluarkan minta kepada lembaga perbankan maupun non perbankan supaya memberikan kebijakan relaksasi kredit nasabah terkait pandemi virus corona atau Covid-19.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Farid Faletehan menyampaikan, sehubungan dengan kondisi darurat virus corona dan sesuai kebijakan pemerintahan pusat agar memberikan kelonggaran, keringanan, atau penundaan bentuk relaksasi oleh perbankan maupun non perbankan melalui proses restrukturisasi kredit kepada debitur.

“Relaksasi melalui restrukturisasi yang kita maksud yaitu, berikan perpanjangan waktu kredit, pengurangan jumlah cicilan, pengurangan tunggakan bunga dan penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu yaitu 1 tahun terhadap debitur,” ungkapnya, Senin (30/03) di Mataram.

Dia mengatakan, kebijakkan ini diperuntukkan bagi debitur yang mengalami perlambatan kegiatan usaha karena dampak penyebaran Covid-19. Dalam hal ini, nasabah dapat dapat langsung menghubungi bank untuk mengajukan permohonan restrukturisasi.

“Bagi debitur yang tidak mengalami perlambatan kegiatan usaha, dilakukan analisis oleh bank dan ditetapkan bentuk restrukturisasi sesuai kemampuan nasabah serta memperhatikan kemampuan masing-masing bank,” kata dia.

Bagi Farid, kebijakan relaksasi ini diharapkan dapat menjadi solusi baik bagi nasabah maupun lembaga perbankan serta masyarakat pada umumnya.

Untuk non perbankan lanjutnya, OJK Perwakilan NTB telah rapat dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan memutuskan, jenis restrukturisasi yang ditawarkan yakni perpanjangan jangka waktu, penundaan sebagian pembayaran dan atau jenis restrukturisasi yang ditawarkan perusahaan pembiayaan.

Adapun syarat pengajuan, terkena dampak langsung Covid-19 dengan nilai pembiayaan dibawah Rp 10 Miliar, pekerja sektor formal, dan atau pengusaha UMKM. Kemudian, tidak memiliki tunggakan sebelum tanggal 2 Maret 2020 saat pemerintah pusat mengumumkan virus corona. Masuk juga pemegang unit kendaraan atau jaminan dan kreteria lain yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan.

“Soal tata cara permohonan non perbankan, isi formulir melalui website resmi perusahaan pembiayaan dan sudah berlaku sejak 13 Maret,” paparnya.

Disinggung bagaimana ketika perbankan maupun non perbankan tidak mengindahkan imbauan dan kebijakan OJK? Farid menegaskan, OJK akan panggil Manejemen perusahaan mereka.

“Kalau perusahaan perbankan non perbankan dipanggil manejemennya, sudah lain cerita, pasti takut,” pungkasnya (TN-red).

Related Articles

Back to top button