Pendidikan

BKD NTB: Rekomendasi Sanksi Berat Kepala SMKN Batukliang di Tanda Tangani Gubernur

Mataram, Talikanews.com – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim berkas surat rekomendasi kepada Gubernur NTB terkait pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kepala SMKN Batukliang, Lombok Tengah inisial A, untuk di tanda tangani.

Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir menyampaikan, surat rekomendasi sanksi berat untuk Kepala SMKN Batukliang Lombok Tengah itu sudah di Meja Gubernur untuk di tanda tangani.

“Kita kirim hari Jumat, informasi belum di tanda tangani oleh pak Gubernur. Insya Allah, Senin kami kroscek lagi,” ungkapnya.

Dia mengatakan, karena kepala SMKN Batukliang itu dinyatakan mendapatkan rekomendasi sanksi berat untuk PNS, maka harus di tanda tangani pembina kepegawaian dalam hal ini Gubernur.

“Oh ya, kalau sanksi berat berarti pejabat pembina kepegawaian yang tanda tangani,” kata dia.

Nasir memaparkan, sanksi berat itu dijatuhkan lantaran, Kepala SMKN itu telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kepala Sekolah itu kita beri sanksi penurunan pangkat dari IV.a turun menjadi III.d, karena telah melanggar PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Disiplin bagi PNS merupakan kewajiban dan menghindari larangan, apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” ujarnya.

Sanksi itu juga bentuk hukuman pembinaan terhadap PNS yang dianggap tidak patuh terhadap aturan, karena menikah tanpa izin atasan, terlebih ada laporan dari istri kedua (siri), juga disebutkan diduga telah menelantarkan anak hasil pernikahannya.

Dia mengaku, sebelum rekomendasi itu diterbitkan, dibahas melalui rapat tim penindakan disiplin tanggal 19 Maret tim penindakan disiplin terdiri dari Biro Hukum, Inspektorat dan BKD. Dinyatakan bahwa Kepala SMKN Batukliang inisial A melanggar disiplin dengan penurunan pangkat selama tiga tahun, secara tomatis akan mengikuti, bisa saja nanti diberhentikan dari jabatannya tergantung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, mantan istri Kepala SMKN Batukliang, NA membeberkan kronologis sehingga dirinya melaporkan tindakan mantan suaminya itu.

Awalnya NA terbujuk rayu sang Kepsek. Berawal dari A membantunya saat sama-sama jadi guru sekolah di SMAN 1 Jonggat. Ketika itu, A sering nasihati NA (guru honorer) sambil membantu dalam hal tugas sebagai guru sehingga timbul rasa suka.

Tidak lama kemudian, sekitar tahun 2017, A mengajak NA untuk menikah, namun saat itu, NA sempat bilang bahwa A punya istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan tegas A menyampaikan sudah bercerai talak tiga secara agama, bukan secara negara dengan menunjukkan surat pernyataan ikrar talak dengan istrinya inisial ST alamat BTN Mandalika Leneng Praya, diatas materai 6000 di Batumeta tanggal 31 Desember 2016, saksi Hamazah dan Kadus Beneng bersama bapak Huswatun Hasanah .

Bermodal surat pernyataan ikrar talak itu, lantas NA langsung percaya dan menerima lamaran A kemudian melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan menjanjikan untuk diresmikan secara hukum negara.

Dalam perjalanan, NA terus menanyakan kapan pernikahan itu resmi secara negara. Karena di desak, A kemudian buat surat pernyataan diatas materai 6000 yang isinya, telah menikahi NA secara agama tanggal 1 Januari 2017 di Gubuk Montong Kecial, Desa Gemal Kecamatan Jonggat.

Kemudian, A berjanji akan mengurus syarat-syarat perceraian di Pengadilan Agama demi terbitnya akte cerai dengan mantan istrinya inisial ST pada bulan Juni 2018.

Pernyataan ketiga bahwa A bertanggung jawab untuk memberikan status hukum pernikahan secara hukum negara kepada istrinya NA demi kejelasan status hukum anak dalam keluarga.

“Sampai anak saya lahir, janji itu tidak pernah ditepati. Parahnya lagi, beberapa bulan A ini diangkat sebagai Kepala SMKN, langsung diceraikan, malah ketika hari Hakikah putrinya, tidak datang, beberapa janji berikan hadiah kambing pun tak kunjung ada,” tutur NA belum lama ini.

NA mengaku, saat proses akad nikah dulu, berlangsung di Gubuk Montong Kecial, Gemal langsung oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Jonggat, namun saat itu pihak KUA tidak berani menerbitkan akte nikah karena A belum ada akte cerai dari istri pertamanya.

Yang jelas lanjutnya, saat A datang untuk menikahinya hanya membawa satu sarung saja, tidak punya apa-apa.

“Kenapa saat menceraikan saya malah meninggalkan beban hutang, perhiasan emas saya habis digadaikan dan itu terus bayar bunga sekian persen,” kata dia.

NA lebih kaget ketika A memberikan akte kelahiran anaknya menerangkan dari hasil perkawinan tidak tercatat.

“Saya hanya tuntut status hukum anak supaya diakui secara hukum bahwa itu anaknya sesuai janji A dalam surat pernyataan,” tegasnya sembari mengatakan, ada rasa takut kedepan anaknya tidak punya kekuatan hukum, ketika ada konflik internal dengan saudara dari Istri pertama dia.

Guru honorer ini sangat merasa ditelantarkan oleh A, yang menceraikannya 2 Minggu sebelum Hakikah anaknya berlangsung yakni tanggal 24 Januari 2020.

“Anak saya lahir 12 April 2019 di Polindes Gemal, anehnya di syarat pembuatan akte malah keterangan lahir di Kecamatan Janapria, pokoknya penuh dugaan rekayasa administrasi,” tegasnya.

Terkait hal itu, oknum Kepsek Kejuruan di Batukliang inisial A dikonfirmasi membantah telah menelantarkan anaknya. Terus yang di telantarkan siapa? Anda tahu bagaimana saya membiayainya? Gaji saya utuh kesana,” bantahnya.

Disinggung status pernikahan dengan NA, karena masih berstatus suami ST secara hukum diatas status ASN terlebih Kepala Sekolah? Dengan santai A menjawab sudah di BAP. ”Maaf saya sudah di BAP,” membantah. (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close