Nasional

Johan: Jadikan Ketahanan Pangan Prioritas Pemerintah Menghadapi Wabah Covid-19

Jakarta, Talikanews.com – Salah seorang Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menghimbau sekaligus meminta supaya pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan penanganan wabah. Hal itu disampaikan bentuk antisipasi semakin meluasnya wabah virus corona.

“Sebetulnya kita punya instrument regulasi yang lumayan bisa digunakan untuk menanggulangi wabah Covid-19. Segera lakukan, jangan sampai berdampak ke perekonomian rakyat,” ungkapnya Kamis (26/03) di Jakarta.

Politisi PKS asal NTB ini mencontohkan dari sisi regulasi tentang Karantina Kesehatan, maka pemerintah punya kewajiban atas perintah pasal 8 dari UU No. 6/2018, yang mensyaratkan bahwa “setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya selama Karantina.

Artinya, pemerintah wajib menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan tersebut.

Menurut Anggota FPKS DPR RI ini bahwa, untuk hadapi wabah Covid-19 saat ini, sebaiknya pemerintah segera mengimplementasikan instrument kebijakan ketahanan pangan yang focus pada zona wilayah yang terkena wabah, melakukan penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan serta pengembangan diversifikasi dan industry pangan local dan meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar.

Johan memaparkan bahwa saat ini kita perlu memperbaiki Sistem Logistik Nasional secara komprehensif sebagai bagian ketahanan nasional untuk menanggulangi dampak penyebaran wabah penyakit, termasuk didalamnya kebijakan tentang ketersediaan pangan yang beragam gizi seimbang dan aman.

Johan Rosihan selaku wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini ingin menekankan kepada pemerintah, pentingnya implementasi penyelenggaraan ketahanan pangan dalam menghadapi wabah Covid-19 terutama di daerah rentan rawan pangan kronis yang terdiri dari 17 provinsi, 88 Kabupaten dan 956 kecamatan.

Ketahanan pangan ini lanjutnya, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak wabah Covid-19 yang telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Baca juga:  Sandiaga Uno : Gempa Lombok Layak Status Bencana Nasional

Disamping itu juga untuk meningkatkan rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan pangan, mempermudah akses pangan dan kebijakan pemanfaatan pangan secara terpadu, termasuk menyiapkan segala ketersediaan sumberdaya yang diperlukan.

Anggota DPR dari dapil NTB 1 ini berharap supaya pemerintah segera menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta melakukan langkah stabilisasi harga pangan terutama pada moment bulan puasa dan lebaran nanti.

Dimana, ketersediaan dan kebutuhan beras nasional, yang memiliki stock awal tahun 2020 sebesar 4,51 juta ton serta kebutuhan beras nasional sebesar 111,58 kg/kap/th menurut data BPS.

“Jadi dalam kondisi darurat wabah seperti ini maka pemerintah mesti menghitung peningkatan kebutuhan pangan agar tercipta ketahanan pangan secara komprehensif, untuk mencegah semakin meluasnya dampak Covid-19 di Indonesia,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button