Ombudsman Perwakilan NTB Tindaklanjuti Laporan NA kaitan Dugaan Penelantaran Anak

Mataram, Talikanews.com – Ombudsman Perwakilan NTB rupanya menanggapi laporan dari NA warga Desa Puyung Kecamatan Jonggat yang melaporkan salah seorang Kepala SMKN di Batukliang inisial A atas dugaan penelantaran anaknya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Adhar Hakim sudah me ngirim konfirmasi atau jawaban terhadap laporan NA yang mengadu terkait status anaknya dari hasil pernikahan dengan A. “Kami baru kirim kemarin dan nunggu konfirmasi dari pelapor dulu karena ini merupakan protap di Ombudsman,” ungkapnya, Selasa (24/03).

Adhar melihat, NA belum pernah mengadu ke atasan Kepala SMKN itu terkait persoalan yang dialami karena, sesuai UU maka harus mengadu ke internal atasan suaminya dulu.

Karena lanjut Adhar, setelah di pelapor (NA) ke instansi atasan suaminya, dari sana Ombudsman lihat tindak lanjut atasan suaminya tersebut, baru kemudian Ombudsman mengambil langkah.

Namun lanjut Adhar, berdasarkan informasi dari media bahwa, NA sudah melakukan langkah yakni melapor ke atasan Kepala Sekolah itu seperti ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan rupanya BKD telah melakukan proses.

“Iya, itu yang saya maksud, karena ketika lembaga terlebih Dinas tidak mengindahkan laporan masyarakat, dari situ Ombudsman masuk, berkaitan pelayanan,” kata dia.

Untuk diketahui, munculnya kasus ini setelah NA selaku istri siri mengaku anak dan dirinya ditelantarkan oleh mantan suaminya.

“Saya hanya inginkan kepastian hukum atas status anak yang baru berumur dua bulan lebih hasil pernikahannya dengan A yang merupakan kepala SMKN di Batukliang,” tutur NA.

NA membeberkan kronologis sehingga terbujuk rayu sang Kepsek. Berawal dari A membantunya saat sama-sama jadi guru sekolah di SMAN 1 Jonggat. Ketika itu, A sering nasihati NA (guru honorer) sambil membantu dalam hal tugas sebagai guru sehingga timbul rasa suka.

Tidak lama kemudian, sekitar tahun 2017, A mengajak NA untuk menikah, namun saat itu, NA sempat bilang bahwa A punya istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan tegas A menyampaikan sudah bercerai talak tiga secara agama, bukan secara negara dengan menunjukkan surat pernyataan ikrar talak dengan istrinya inisial ST alamat BTN Mandalika Leneng Praya, diatas materi 6000 di Batumeta tanggal 31 Desember 2016, saksi Hamazah dan Kadus Beneng bersama bapak Huswatun Hasanah .

Bermodal surat pernyataan ikrar talak itu, lantas NA langsung percaya dan menerima lamaran A kemudian melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan menjanjikan untuk diresmikan secara hukum negara.

Dalam perjalanan, NA terus menanyakan kapan pernikahan itu resmi secara negara. Karena di desak, A kemudian buat surat pernyataan diatas materi 6000 yang isinya, telah menikahi NA secara agama tanggal 1 Januari 2017 di Gubuk Montong Kecial, Desa Gemal Kecamatan Jonggat.

Kemudian, A berjanji akan mengurus syarat-syarat perceraian di Pengadilan Agama demi terbitnya akte cerai dengan mantan istrinya inisial ST pada bulan Juni 2018.

Pernyataan ketiga bahwa A bertanggung jawab untuk memberikan status hukum pernikahan secara hukum negara kepada istrinya NA demi kejelasan status hukum anak dalam keluarga.

“Sampai anak saya lahir, janji itu tidak pernah ditepati. Parahnya lagi, beberapa bulan A ini diangkat sebagai Kepala SMKN, langsung diceraikan, malah ketika hari Hakikah putrinya, tidak datang, beberapa janji berikan hadiah kambing pun tak kunjung ada,” tutur NA sambil menggendong bayinya.

NA mengaku, saat proses akad nikah dulu, berlangsung di Gubuk Montong Kecial, Gemal langsung oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Jonggat, namun saat itu pihak KUA tidak berani menerbitkan akte nikah karena A belum ada akte cerai dari istri pertamanya.

Yang jelas lanjutnya, saat A datang untuk menikahinya hanya membawa satu sarung saja, tidak punya apa-apa.

“Kenapa saat menceraikan saya malah meninggalkan beban hutang, perhiasan emas saya habis digadaikan dan itu terus bayar bunga sekian persen,” kata dia.

NA lebih kaget ketika A memberikan akte kelahiran anaknya menerangkan dari hasil perkawinan tidak tercatat.

“Saya hanya tuntut status hukum anak supaya diakui secara hukum bahwa itu anaknya sesuai janji A dalam surat pernyataan,” tegasnya sembari mengatakan, ada rasa takut kedepan anaknya tidak punya kekuatan hukum, ketika ada konflik internal dengan saudara dari Istri pertama dia.

Guru honorer ini sangat merasa ditelantarkan oleh A, yang menceraikannya 2 Minggu sebelum Hakikah anaknya berlangsung yakni tanggal 24 Januari 2020.

“Anak saya lahir 12 April 2019 di Polindes Gemal, anehnya di syarat pembuatan akte malah keterangan lahir di Kecamatan Janapria, pokoknya penuh dugaan rekayasa administrasi,” tegasnya.

Terkait hal itu, oknum Kepsek Kejuruan di Batukliang inisial A dikonfirmasi membantah telah menelantarkan anaknya. Terus yang di telantarkan siapa? Anda tahu bagaimana saya membiayainya? Gaji saya utuh kesana,” bantahnya.

Disinggung status pernikahan dengan NA, karena masih berstatus suami ST secara hukum diatas status ASN terlebih Kepala Sekolah? Dengan santai A menjawab sudah di BAP.” Maaf saya sudah di BAP,” pungkasnya dan langsung memblokir chat wartawan media ini. (TN-red).

Related Articles

Back to top button