Dikbud NTB: Begitu Rekomendasi BKD keluar, Segera tindak tegas Kepala SMK tak Teladan

Mataram, Talikanews.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, Dr H Aidy Furqon sedang menunggu rekomendasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap salah seorang Kepala SMKN di Batukliang Lombok Tengah, yang melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni menikah tanpa izin atasan.

“Kami masih tunggu keputusan resmi, setelah itu baru kami mengambil keputusan selanjutnya,” ungkap Aidy Furqon, Selasa (24/03).

Dia menyampaikan, mengenai Kepala SMKN yang melanggar Disiplin itu, sudah ada laporan ke Dinas, malah Cabang Dinas di Lombok Tengah sudah melakukan berita acara pemeriksaan (BAP), begitu halnya dengan BKD, sehingga tinggal menunggu rekomendasi resmi BKD.

Bagi Aidy Furqon, jika seorang pejabat seperti Kepala Sekolah melakukan hal demikian, maka bisa disebut tidak teladan.

Terlebih kasus dugaan penelantaran anak hasil pernikahan siri. Harusnya, seorang Kepala Sekolah, mampu memberikan contoh yang teladan dan mampu mengayomi masyarakat.

Oleh sebab itu, dirinya akan konsultasi ke pimpinan dalam hal ini Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah terkait kasus kepala sekolah tersebut.

“Intinya surat itu belum saya terima sampai tadi sore (Selasa,Red).

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama 3 tahun kepada Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, insial A.

Sanksi itu dijatuhkan lantaran, Kepala SMKN itu telah melanggar Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kepala Sekolah itu kita beri sanksi penurunan pangkat dari IV.a turun menjadi III.d, karena telah melanggar PP 53 Tahun 2010¬†Tentang Disiplin PNS. Disiplin bagi PNS merupakan kewajiban dan menghindari larangan, apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” ungkap Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir, Senin (23/03) di Mataram.

Nasir mengatakan, sanksi itu juga bentuk hukuman pembinaan terhadap PNS yang dianggap tidak patuh terhadap aturan.

Dia menegaskan, tanggal 19 Maret tim penindakan disiplin sudah menggelar rapat, didalamnya ada Biro Hukum, Inspektorat dan BKD. Hasil rapat, dinyatakan bahwa Kepala SMKN 1 Batukliang inisial A melanggar disiplin. Secara tertulis, ditetapkan bahwa A diturunkan pangkat selama 3 tahun, secara otomatis akan mengikuti, bisa saja nanti diberhentikan dari jabatannya tergantung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Suratnya sudah ditanda tangani dan akan dikirim ke Dikbud, kemudian ke UPTD, tembusan pembina kepegawaian yakni Gubernur,” kata dia.

Yang jelas, lanjut Nasir, Kepala SMKN  di Batukliang inisial A itu menikah tanpa persetujuan pimpinan, dan persetujuan istri pertama.

“Memang proses BAP lama, karena harus dikroscek ke UPTD. Yang jelas, rekomendasi ini akan disampaikan ke Dikbud,” tegasnya sembari mengatakan, perkawinan Anhar yang kedua tidak dilapor ke pimpinan sehingga dianggap langgar aturan.

Nasir menambahkan, Kepala Sekolah itu akan ada pembinaan supaya tidak berulah lagi, yang jelas bisa saja di pindah bahkan ancaman lebih berat.

Untuk diketahui, munculnya kasus ini setelah NA selaku istri siri mengaku anak dan dirinya ditelantarkan oleh mantan suaminya.

“Saya hanya inginkan kepastian hukum atas status anak yang baru berumur dua bulan lebih hasil pernikahannya dengan A yang merupakan kepala SMKN di Batukliang,” tutur NA.

NA membeberkan kronologis sehingga terbujuk rayu sang Kepsek. Berawal dari A membantunya saat sama-sama jadi guru sekolah di SMAN 1 Jonggat. Ketika itu, A sering nasihati NA (guru honorer) sambil membantu dalam hal tugas sebagai guru sehingga timbul rasa suka.

Tidak lama kemudian, sekitar tahun 2017, A mengajak NA untuk menikah, namun saat itu, NA sempat bilang bahwa A punya istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan tegas A menyampaikan sudah bercerai talak tiga secara agama, bukan secara negara dengan menunjukkan surat pernyataan ikrar talak dengan istrinya inisial ST alamat BTN Mandalika Leneng Praya, diatas materi 6000 di Batumeta tanggal 31 Desember 2016, saksi Hamazah dan Kadus Beneng bersama bapak Huswatun Hasanah .

Bermodal surat pernyataan ikrar talak itu, lantas NA langsung percaya dan menerima lamaran A kemudian melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan menjanjikan untuk diresmikan secara hukum negara.

Dalam perjalanan, NA terus menanyakan kapan pernikahan itu resmi secara negara. Karena di desak, A kemudian buat surat pernyataan diatas materi 6000 yang isinya, telah menikahi NA secara agama tanggal 1 Januari 2017 di Gubuk Montong Kecial, Desa Gemal Kecamatan Jonggat.

Kemudian, A berjanji akan mengurus syarat-syarat perceraian di Pengadilan Agama demi terbitnya akte cerai dengan mantan istrinya inisial ST pada bulan Juni 2018.

Pernyataan ketiga bahwa A bertanggung jawab untuk memberikan status hukum pernikahan secara hukum negara kepada istrinya NA demi kejelasan status hukum anak dalam keluarga.

“Sampai anak saya lahir, janji itu tidak pernah ditepati. Parahnya lagi, beberapa bulan A ini diangkat sebagai Kepala SMKN, langsung diceraikan, malah ketika hari Hakikah putrinya, tidak datang, beberapa janji berikan hadiah kambing pun tak kunjung ada,” tutur NA sambil menggendong bayinya.

NA mengaku, saat proses akad nikah dulu, berlangsung di Gubuk Montong Kecial, Gemal langsung oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Jonggat, namun saat itu pihak KUA tidak berani menerbitkan akte nikah karena A belum ada akte cerai dari istri pertamanya.

Yang jelas lanjutnya, saat A datang untuk menikahinya hanya membawa satu sarung saja, tidak punya apa-apa.

“Kenapa saat menceraikan saya malah meninggalkan beban hutang, perhiasan emas saya habis digadaikan dan itu terus bayar bunga sekian persen,” kata dia.

NA lebih kaget ketika A memberikan akte kelahiran anaknya menerangkan dari hasil perkawinan tidak tercatat.

“Saya hanya tuntut status hukum anak supaya diakui secara hukum bahwa itu anaknya sesuai janji A dalam surat pernyataan,” tegasnya sembari mengatakan, ada rasa takut kedepan anaknya tidak punya kekuatan hukum, ketika ada konflik internal dengan saudara dari Istri pertama dia.

Guru honorer ini sangat merasa ditelantarkan oleh A, yang menceraikannya 2 Minggu sebelum Hakikah anaknya berlangsung yakni tanggal 24 Januari 2020.

“Anak saya lahir 12 April 2019 di Polindes Gemal, anehnya di syarat pembuatan akte malah keterangan lahir di Kecamatan Janapria, pokoknya penuh dugaan rekayasa administrasi,” tegasnya.

Terkait hal itu, oknum Kepsek Kejuruan di Batukliang inisial A dikonfirmasi membantah telah menelantarkan anaknya. Terus yang di telantarkan siapa? Anda tahu bagaimana saya membiayainya? Gaji saya utuh kesana,” bantahnya.

Disinggung status pernikahan dengan NA, karena masih berstatus suami ST secara hukum diatas status ASN terlebih Kepala Sekolah? Dengan santai A menjawab sudah di BAP.” Maaf saya sudah di BAP,” pungkasnya dan langsung memblokir chat wartawan media ini. (TN-red).

Related Articles

Back to top button