Gubernur NTB Pastikan Kontrak PT GTI di Putus

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB telah mengeluarkan rekomendasi dalam rapat sidang paripurna supaya Pemerintah Provinsi memutuskan kontrak kerjasama PT Gili Trawangan Indah, di Lombok Utara. Terkait hal itu, Gubernur, Dr Zulkieflimansyah pastikan untuk putuskan kontrak tersebut.

Seusai menghadiri pelantikan pengurus DPW Perkumpulan Media Online Indonesia NTB. Dr Zul menyampaikan, banyak masukan dari berbagai pihak terkait rencana pemutasan kontrak kerjasama tersebut.

“Kita akomodir semua masukan dari berbagai pihak agar tidak salah langkah sebelum memutuskan sebuah kontrak kerjasama yang sudah disepakati dan dijalani puluhan tahun silam,” ungkapnya, Jumat (13/03).

Gubernur menegaskan, kalau memutuskan sesuatu apalagi menyangkut kontrak kerjasama, membutuhkan kajian mendalam dari segi hukum dan hal ini sedang dilakukan oleh tim. Pemerintah juga pernah memberikan peringatan dan pemberitahuan kepada pihak GTI.

Terakhir nanti lanjutnya, tim atau pemerintah provinsi akan minta pendapat Jaksa Tinggi untuk mengkaji lagi supaya tidak salah langkah.

“Intinya, segera mungkin putuskan kalau hasil kajian hukum sudah tepat,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Ir. H. Muhammad Rum juga berjanji bulan Maret ini kontrak kerjasama PT GTI yang kelola lahan milik daerah seluas 65 hektare di Lombok Utara itu dengan massa kontrak 70 tahun dan saat ini sudah berjalan 25 tahun.

“Paling lama bulan Maret sudah ada keputusan pemutusan kontrak dengan GTI dengan segala resiko yang dihadapi,” tegas belum lama ini.

Pemutusan kontrak tersebut atas berbagai pertimbangkan baik dari DPRD juga rekomendasi Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa PT GTI yang diketuai oleh Sekda NTB beranggotakan Kejati NTB, Polda NTB atau Forkopimda NTB serta pihak terkait lainnya.

“Kita boleh saja memukul (memutus) langsung, tapi kata pak Gubernur kita harus ramah investasi serta mempertimbangkan dan menghargai proses hukum setelah tim kecil ini memberikan surat sebanyak 3 kali kepada GTI. Baru kita ambil tindakan,” terang mantan kepala BPBD NTB ini.

Untuk diketahui, pemutusan kontrak dengna PT GTI tersebut, lantaran daerah banyak dirugikan dengan perjanjian tersebut, terutama banyaknya potensi pendapatan yang hilang dari tempat itu. Bahkan, hasil perhitungan Dirjen Kekayaan Negara Wilayah Bali Nusa Tenggara, bahwa pendapatan daerah yang hilang di Gili Trawangan mencapai Rp2,3 triliun lebih.

Sementara pendapatan masyarakat yang mengelola kawasan itu tidak kurang mencapai Rp200 miliar setahun. Artinya potensi pendapatan daerah cukup besar.

Pemerintah Provinsi selaku pemilik lahan hanya diberikan Rp22,5 juta setahun. Padahal, potensi disana cukup besar yang seharusnya memberikan dampak kepada daerah juga, pemasukannya kemana-mana tapi daerah tidak mendapatkan. (TN-red)

Related Articles

Back to top button