Gubernur Jawab Pandangan Umum Fraksi di DPRD NTB terkait Tiga Raperda

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah melalui Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi di DPRD NTB terkait Tiga buah Raperda prakarsa Eksekutif, dalam sidang paripurna yang dipimpin H Mori Hanafi, didampingi Hj Baiq Isvie Rupaeda dan H Abdul Hadi, Kamis (12/03) di ruang rapat paripurna DPRD NTB.

Sebelum Gubernur memberikan jawaban, terlebih dahulu Sekretaris Dewan NTB, H Mahdi membacakan rancangan keputusan DPRD NTB terhadap dua buah Raperda yakni Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, kemudian Raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Persetujuan dua buah Raperda, DPRD NTB memutuskan untuk menyetujui dan menetapkan dua Raperda dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.

Gubernur NTB melalui Sekda HL Gita Ariadi menyampaikan, untuk Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, kemudian raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Raperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2011 tentang perseroan terbatas Gerbang Ntb Emas.

Terhadap berbagai tanggapan dari seluruh fraksi atas ketiga buah raperda ini, terhadap Fraksi PAN dapat disampaikan, keputusan Mendagri berisi pembatalan beberapa ketentuan dalam peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika antara lain, pasal 7 huruf b angka 1, pasal 12 dan pasal 13 huruf d dan huruf f perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika bertentangan dengan pasal 17 ayat (1) dan lampiran 1 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pos merupakan kewenangan pemerintah pusat. hal ini dikarenakan perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 mei 2014 sebelum diundangkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang diundangkan pada tanggal 2 oktober 2014.

Beberapa materi dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 yang perlu penyelarasan dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik pada pasal 8 perda nomor 4 tahun 2014 telah diselaraskan dengan pasal 16 perda nomor 3 tahun 2018, pasal 11 perda nomor 4 tahun 2014 diselaraskan dengan pasal 28 perda nomor 3 tahun 2018, pasal 23 perda nomor 4 tahun 2014 diselaraskan dengan pasal 21 perda nomor 3 tahun 2018, penghapusan pasal 25 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika pada prinsipnya tidak menghapuskan keberadaan komisi informasi provinsi nusa tenggara barat. keberadaan komisi informasi provinsi sudah diatur dalam pasal 24 s/d pasal 35 peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang pelayanan informasi publik.

“Ini akan kami sesuaikan sesuai arahan fraksi,” kata dia.

Untuk Fraksi Gerindra, sangat sependapat atas saran untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan para produsen data untuk menghadirkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan, meningkatkan kebutuhan data minimal tepat waktu, sistem informasi yang terintegrasi dan data yang terpublikasi agar memiliki meta data dan format yang mudah dipakai.

Kemudian Fraksi Golkar, juga eksekutif sependapat perlu dibangun pola kerjasama dalam pengelolaan komunikasi dan informatika antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai harus disertai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kapabel.

Sejauh ini dinas komunikasi, informatika dan statistik provinsi ntb telah bekerja sama dengan pemerintah kab/kota, misalnya dalam implementasi aplikasi pemerintahan dan layanan publik, serta melakukan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas sdm di bidang komunikasi dan informatika.

“Terkait dengan teknis penyusunan raperda akan kami sesuaikan sesuai arahan fraksi,” ujarnya.

Untuk Fraksi BPNR (Bintang Perjuangan Nurani Rakyat), eksekutif berterima kasih atas saran dan masukan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian di dalam raperda.

Tanggapan untuk Fraksi PKS, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 perubahan perda dapat dilakukan apabila jumlah pasal/materi muatannya kurang dari 50% dari jumlah pasal/meteri muatan perda yang akan dilakukan perubahan. Berdasarkan hal itu, perubahan raperda yang diajukan dalam raperda ini adalah 9 pasal. Artinya, kurang dari 25% dari jumlah pasal perda yang akan diubah.

Penghapusan pasal 25 peraturan daerah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika pada prinsipnya tidak menghapuskan keberadaan komisi informasi provinsi nusa tenggara barat. keberadaan komisi informasi provinsi sudah diatur dalam pasal 24 s/d pasal 35 peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang pelayanan informasi publik.

Terhadap Fraksi PKB, terkait dengan e-government, layanan pengadaan secara elektronik (e-procurement), dan layanan perijinan terpadu. adapun terkait e-government sudah diatur tersendiri dalam perda nomor 3 tahun 2018 tentang tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Fraksi Nasdem, akan disesuaikan di dalam Raperda terkait koordinasi pelaksanaan/implementasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika oleh kab/kota, kami sudah melakukan komunikasi/pembinaan dengan kab/kota terkait dengan penyesuaian raperda Kabupaten/kota.

Dengan adanya undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik dan perpres 39 tahun 2019 tentang satu data indonesia, maka pemerintah provinsi telah komitmen untuk menyediakan akses bagi informasi publik sesuai amanat undang-undang.

Untuk akses informasi publik secara on line telah tersedia situs ppid provinsi (ppid.ntbprov.go.id) dan portal satu data ntb (data.ntbprov.go.id). Sesuai kebijakan pemerintah provinsi seluruh opd harus menyediakan informasi publik melalui kedua situs tersebut, disamping melalui situs web masing-masing perangkat daerah.

Raperda tentang perubahan atas perda nomor 5 tahun 2011 tentang perseroan terbatas gerbang ntb emas. raperda ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan pp 54 tahun 2017 tentang bumd dan permendagri 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau komisaris dan anggota direksi BUMD, terutama pada ketentuan mengenai masa jabatan dan persyaratan terkait dengan usia direksi dan komisaris.

Sementara terkait dengan perubahan modal dasar pt. gne adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menambah sahamnya, dan memberikan kesempatan pada pemerintah kab/kota dan masyarakat untuk menanam saham pada pt. gne sesuai dengan pasal 9 perda nomor 5 tahun 2011. Hal ini dilkukan oleh PT GNE semata-mata untuk tidak hanya mengandalkan apbd pemerintah provinsi dalam hal penambahan modal.

Apabila tidak dilakukan perubahan modal dasar, maka pemerintah kab/kota dan/atau masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menanam saham pada PT GNE. Sehingga kedepannya, PT. GNE tidak dapat melakukan penambahan modal untuk pengembangan usahanya.

Eksekutif juga tanggapi dari Fraksi-fraksi mulai dari Fraksi Golkar bahwa atas point 1 dan point 3 terkait kajian secara komprehensif tentang pentingnya penambahan modal pada PT. GNE bahwa, penambahan modal pemerintah daerah provinsi NTB pada BUMD sudah melalui kajian secara komprehensif dan selama ini cukup efektif bila dilihat dari manfaat yang diperoleh bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah (pad) sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan.

“Terkait dengan point 2, laporan keuangan tahunan perusahaan telah disampaikan kepada komisi III melalui perangkat daerah terkait,” tuturnya

Fraksi PAN terkait persyaratan pada jabatan komisaris maupun Direksi. Untuk persyaratan jabatan komisaris dan direksi telah disesuaikan/berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang bumd dan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi badan usaha milik daerah.

Setelah mendapat persetujuan perubahan perda akan dilakukan rups-lb terkait perubahan anggaran dasar perusahaan. Raperda tentang perubahan pt. gne terlah ditetapkan dalam propemperda tahun 2020 sesuai sk dprd nomor : 23/kep.dprd/2019 tanggal 11 nopember 2019.

Fraksi BPNR , ​dapat jelaskan bahwa PT. GNE sudah memberikan laporan terkait kegiatan operasional dan pengembangan usaha pt. gne setiap tahun dan laporan keuangan yang sudah di audit oleh akuntan publik dipertanggung jawabkan di dalam RUPS.

Pemerintah daerah sudah melakukan restrukturisasi manajemen dengan mengangkat direktur maupun komisaris yang memiliki kompetensi untuk membuat PT. GNE lebih sehat dan berkembang sehingga lebih berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nusa tenggara barat. adapun gaji pegawai disesuaikan dengan kondisi perusahaan.

Pembentukan dana CSR dibentuk 2% telah sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74 ayat (1) dimana pasal ini mewajibkan perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Untuk Fraksi PKS ​dapat jelaskan hal ini selaras dengan apa yang telah direncanakan dan dilakukan PT. GNE yaitu pengembangan usaha perusahaan seperti pembiayaan terhadap pembangunan ecotel, traiding comoditas, penyewaan alat berat dan pembangunan aspal mixing plant (AMT) sehingga dapat terus bersaing dengan perusahaan sejenis guna peningkatan pendapatan perusahaan atau deviden untuk pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan.
Jumlah direksi dan komisaris sebanyak masing-masing 3 orang sudah sangat efektif dan efisien untuk melaksanakan operasional perusahaan saat ini dan sudah sesuai dengan permendagri 37 tahun 2018.

Pertanyaan Rraksi Gerindra, dimana kinerja perseroan selama 3 tahun dari tahun 2016 s/d 2018 positif tetapi belum maksimal dengan total kontribusi pad selama 3 tahun sebesar rp.2.587.218.713,-. setiap tahun PT. GNE membuat laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik sehingga diketahui akuntabilitas kondisi perusahaan dan dipertanggung jawabkan di dalam RUPS.

“Kami sependapat dengan saran fraksi gerinda untuk menyiapkan perencanaan untuk perbaikan kinerja dan penataan manajemen perseroan di tahun mendatang lebih baik lagi,” tegas dia.

Fraksi PPP, dapat dijelaskan bahwa kinerja perseroan selama 3 tahun dari tahun 2016 s/d 2018 positif tetapi belum maksimal dengan total kontribusi pad selama 3 tahun sebesar rp.2.587.218.713,- PT GNE dengan manajemen baru sudah melakukan bisnis baru dan sudah berjalan yaitu penyewaan alat berat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastuktur di daerah ntb. selain itu bila mendapat penambahan modal akan digunakan untuk pengembangan trading komoditas agro bisnis seperti komoditas pertanian dan komoditas kelautan serta investasi pembangunan asphalt mixing plan.
Fraksi Nasdem dapat dipaparkan terkait dengan pembagian laba dicantumkan pasal 30 ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum terhadap besaran deviden yang diterima bagi pemegang saham.

Fraksi Demokrat, terhadap tanggapan dari fraksi demokrat yang berpandangan bahwa management pt. gne belum profesional dalam mengelola bisnis, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan restrukturisasi manajemen dengan mengangkat direktur maupun komisaris yang memiliki kompetensi untuk membuat pt. gne lebih sehat dan berkembang sehingga lebih berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nusa tenggara barat.

Untuk tanggapan Fraksi Golkar, PAN, PKS, Gerindra, PKB dan Demokrat bahwa setiap tahun pt. gne membuat laporan keuangan dan diaudit oleh akuntan publik sehingga diketahui akuntabilitas kondisi perusahaan dan dipertanggung jawabkan di dalam RUPS.
Penambahan modal kepada PT. GNE telah melalui kajian dan perencanaan bisnis dimana penambahan modal digunakan untuk pengembangan usaha di tengah persaingan yang cukup ketat. adapun pengembangan usaha yang dilakukan oleh PT. GNE dan sudah berjalan adalah penyewaan alat berat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastuktur di daerah ntb. selain itu penambahan modal akan digunakan untuk trading komoditas agro bisnis seperti komoditas pertanian dan komoditas kelautan serta investasi pembangunan asphalt mixing plan (amp). Dokumen kajian rencana bisnis/analisis usaha dan kajian investasi akan kami sampaikan pada pembahasan di tingkat selajutnya. (TN-red).

Related Articles

Back to top button