Gubernur Ajukan Tiga Raperda Prakarsa, DPRD NTB Setuju untuk di Tindaklanjuti

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB mengusulkan Tiga buah Raperda prakarsa tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika. Kemudian Raperda tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas (PT. GNE).

Terkait hal itu, DPRD NTB langsung menyetujui setelah mendengar penjelasan Gubernur NTB termasuk saran dan pendapat dari pihak Bapemperda DPRD NTB, dalam Paripurna yang dipimpin Hj Baiq Isvie Rupaedah selaku Pimpinan Sidang pada Rapat Paripurna, Rabu (4/3), menyatakan tiga buah raperda prakarsa gubernur NTB dapat dilanjutkan dan dibahas pada tahap berikutnya.

“Selanjutnya tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut akan dibahas oleh masing-masing fraksi yang ada di DPRD NTB,” ungkapnya Hj Isvie Rupaeda.

Dimana hasil pembahasan fraksi-fraksi tersebut akan disampaikan dalam Rapat paripurna kedua. “Kita akan lanjutkan pembahasan ketingkat fraksi dan hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna berikutnya,” kata dia.

Penjelasan Gubernur NTB terhadap tiga buah Raperda prakarsa tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H Lalu Gita Aryadi. Pada kesempatan itu, Gita Aryadi memaparkan terkait dengan urgensi dari ketiga buah Raperda prakarsa tersebut.

Ketiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut diajukan ke DPRD NTB untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, semata-mata sebagai upaya menjawab tuntutan pembangunan daerah kearah yang lebih maju. “Ini adalah untuk menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.

Gubernur menilai bahwa perubahan Perda nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika sangat mendesak untuk direvisi. Karena tuntutan pembangunan semakin tinggi untuk pengelolaan informasi dan komunikasi. “Urgensi pemanfaatan tekhnologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan informasi publik saat ini,” jelasnya.

Selain itu, revisi perda nomor 4 tahun 2014 tersebut juga untuk dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang lebih tinggi. Yakni dimana melalui peraturan Menteri Dalam Negeri yang sudah menghapus sejumlah pasal-pasal dalam perda tersebut. Sehingga perubahan Perda itu penting dilakukan.

“Kita ketahui beberapa pasal dalam perda penyelenggara komunkasi dan informatika, telah dibatalkan oleh Mendagri. Karena itu perlu disesuaikan, dalam rangka pentaan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik,” paparnya.

Sementara itu terkait dengan Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diusulkan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan. Perda tersebut salah satunya sebagai bentuk inovasi daerah dalam meningkatkan sumber penerimaan pendapatan daerah.

“Pemerintah Pusat sudah memberikan inovasi dalam peningkatan pendapatan daerah. Karana salah satu instrumen kemajuan daerah adalah kemandirian dalam keuangan dan pembangunan daerah. Karena itu Perda ini salah satu untuk menjawabnya,” kata Gita Aryadi.

“Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini merupakan salah satu setrategi dalam meningkatkan sumber PAD. Seperti melalui penyertaan modal pada investasi swasta dan juga optimalisasi pengelolaan BUMD,” sambungnya.

Sedangkan terkait dengan Raperda perubahan PT GNE juga dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan diundangkannya UU no 23/2014 tentang Pemda. Dimana sangat dirasa perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa muatan materi tentang perda PT. GNE yang meliputi persyaratan penganggngkatan dewan direksi dan komisaris.

“BUMD adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah, dimana fungsinya untuk peningkatan perekonomian daerah dan usah masyarakat. Karena itu perlu peningkatan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja dan daya saing usaha. Butuh modal pembiayaan usaha, agar terus bersaing dengan perusahaan sejenis,” jelasnya.

“Sehingga dalam rangka inilah Pemprov NTB mengajukan tiga buah Raperda ini. Secara singkat subtansi dan urgensi tiga buah Raperda ini supaya dalam pembahasan dapat berjalan lancar dan sungguh-sungguh untuk mendorong kemajuan daerah kita,” sambungnya.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB Syrajuddin memberikan saran dan pendapat terkait dengan usulan tiga buah Raperda prakarsa Gubernur NTB tersebut.

Bapemperda memberikan sejumlah catatan terkait dengan subtansi materi tiga buah Raperda tersebut. Siyrajuddin berharap kepada Gubernur untuk memperhatikan sejumlah catatan yang disampaikan oleh Bapemperda tersebut sebagai upaya penyempurnaan subtansi materi tiga buah Raperda tersebut.

“Dalam penilaian Bapemperda, bahwa ketiga buah perda tersebut telah memenuhi syarat perturan perundang-undangan yang berlaku untuk dibahas lebih lanjut ketingkat selanjutnya,” tutup Siyrajuddin. (TN-red)

Related Articles

Back to top button