Politik

Andi Mardan Persilahkan Qomar Lapor ke DPP Demokrat, terkait Tudingan Pelanggaran Mahally

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kisruh internal kader Partai Demokrat di Lombok Tengah semakin memanas. Lantaran, adanya statemen pengurus DPD Demokrat NTB, M Samsul Qomar yang menuding ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri melanggar Juklak Juknis dan PO atas penunjukan Ahmad Ziadi sebagai bakal calon Bupati Loteng tahun 2020.

Salah seorang Kader Demokrat juga Anggota DPRD Loteng, Andi Mardan mempersilahkan M Samsul Qomar melapor ke DPP bila perlu ke Agus Harimurti Yudhoyono.

“Jika ingin melaporkan ketua DPD Demokrat NTB, monggo. Kita persilahkan bila perlu laporkan juga AHY, karena AHY juga menyampaikan dukungan secara terang-terangan ke Ahmad Ziadi waktu konsolidasi di NTB beberapa waktu lalu,” ungkapnya, Selasa (25/02).

Wasek DPD Partai Demokrat NTB menyampaikan, dukungan ke AHZ itu tidak serta-merta tanpa alasan. Tentu ada perhitungan yang matang, karena Ahmad Ziadi adalah Ketua DPC saat ini dan seorang ketua yang memiliki keistimewaan dan diprioritaskan oleh partai.

“Sekjend DPP, Hinca Panjaitan pernah menyampaikan kepada kami jangan mau jadi ketua DPC, jika kalian tidak berani mencalonkan diri menjadi Bupati, amanat inilah yang dijalankan oleh Ketua DPD PD NTB,” kata dia.

Dia juga mendukung langkah TGH Mahally Fikri dan pasti memiliki hitungan matematis secara politik sehingga memutuskan usung Ahmad Ziadi. Adapun acuan yakni hasil survei bulan Januari lalu, bekerjasama dengan Roda Tiga Konsultan (RTK) dan hasilnya sangat memuaskan bahwa Ahmad Ziadi sangat berpeluang bisa memenangkan pilkada Lombok Tengah.

Menurut Andi Mardan, sangat tidak elok jika Ketua DPD dikatakan berbohong, terlebih Mahally orang tua kader-kader Demokrat di NTB. Jika ada pihak yang tidak percaya, silahkan cari tau bahkan bisa ke DPP Demokrat karena, RTK ini adalah lembaga survei yang bekerja sama dengan DPP Partai Demokrat.

Baca juga:  Usung Bacalon Bupati AHZ, Demokrat Optimis Menang Telak di Lombok Tengah

Dia juga meluruskan perintah Juklak dan Juknis tentang pembukaan penjaringan calon Bupati/Wakil Bupati. Dalam surat itu, pengurus DPD dan DPC diberikan waktu bulan Desember sampai Maret 2020, artinya pengurus dapat memilih bulan mana yang mau digunakan untuk melakukan penjaringan. Namun, saat ini bulan Februari,
yang situasi dan konstalasi politik daerah, berbeda.

“Siapa bilang kader internal lainnya tidak diberikan kesempatan? Jika ada kader selain AHZ yang ingin maju silahkan, tidak ada yang larangan. Andai yang dimaksud ada Kader berpeluang lainnya seperti Qomar, lantas kenapa memposisikan diri sebagai Tim Sukses orang lain, padahal ngaku kader Demorat,” pungkasnya (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button