Ekonomi

Wimboh Santoso: HIPO Belum Kantongi Izin, Jangan Gunakan Untuk Membohongi Masyarakat.

Lombok Tengah, Talikanews.com – Menjamurnya nasabah HIPO di NTB mencapai 15 ribu lebih, menjadi sorotan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Oleh sebab itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso meminta supaya Himpunan Pengusaha Online (HIPO) tidak digunakan untuk membohongi masyarakat.

Seusai ikuti acara Wakil Presiden RI di Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah. Wimboh Santoso menyampaikan, saat ini banyak investasi bodong berbagai modus dan upaya untuk menggait dana nasabah. Untuk itu diminta juga terhadap masyarakat harus lebih waspada salah satunya modus baru HIPO ini.

Baca juga :  Kampung Ramadhan di Lombok Barat Resmi Dibuka Bupati Fauzan

“Sampai hari ini HIPO belum terdaftar di OJK sebagai produk keuangan. Artinya HIPO ini bisa dikatakan perusahaan ilegal karena belum mendapatkan izin OJK,” ungkapnya Kamis (20/02).

Ia jelaskan, apa pun jenis perusahan yang menarik dana masyarakat untuk di kelola, harusnya mempunyai izin dari OJK. Karena, platform harus jelas, apakah nanti ada bunganya atau dana bagi hasil itu harus jelas.

“Apapun jenis usaha pengelolan uang masyarakat dengan imbal hasil, harus memiliki izin legal dari OJK,” katanya.

Baca juga :  Bq. Irma Budiani Suhaili FT Berharap Kaum Milenial Angkat Industri Lokal

Dia juga meminta kepada masyarakat untuk melaporkan HIPO jika masih saja menarik dana dari masyarakat.

“Jangan ragu ragu untuk melaporkan ke OJK atau ke APH siapa saja agen HIPO yang masih menarik dana masyarakat,” tegasnya.

Disingung terkait dengan tindakan tegas OJK dengan adanya logo OJK yang terpampang di halaman website HIPO? Tindakan tegas dari OJK sudah menyetop HIPO dan jika ada masyarakat yang dirugikan oleh HIPO mohon lapor polisi biar ditindak secara hukum. (TN-03)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close