Datangi DPRD NTB, Warga Gili Trawangan Siap Berkontribusi Rp 65 Miliar ke Pemprov

Mataram, Talikanews.com – Perwakilan masyarakat Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara mendatangi kantor DPRD Provinsi NTB terkait pelibatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengelolaan lahan milik Pemprov NTB seluas 65 hektare di Gili Terawangan yang saat ini masih dikuasai PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Pada kesempatan itu, salah satu perwakilan menyampaikan agar Pemprov NTB melibatkan masyarakat setempat dalam upaya memajukan industri pariwisata di Gili Trawangan. Jika itu mampu dilakukan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat setempat siap memberikan kontribusi sebesar Rp 65 Miliar.

“Pertama kami masyarakat Gili Trawangan menyatakan mendukung Pemprov NTB untuk memutuskan kontrak pengelolaan aset daerah dengan GTI yang selama ini dinilai telah merugikan Pemda dalam pengembangan industri pariwisata daerah,” ungkap Lalu Supriadi, Kamis (20/02) depan Komisi III DPRD NTB.

Disampaikan Supriadi bahwa setelah nantinya pihak Pemprov NTB sudah klir memutuskan kontrak pengelolaan aset daerah berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan. Masyarakat berharap mereka bisa diberikan kesempatan untuk menjadi pengelola dengan memberikan kontribusi kepada Pemda sesuai dengan nilai aset.

“Kita sudah hitung dan siap berikan Rp 1 juta per are kepada Pemprov NTB. Jika dikalikan 65 hektare maka muncul angka Rp 65 Miliar dan itu akan diterima setiap tahun. Hari ini kami tanda tangan kesepakatan atau kontrak, dua hari kemudian kami langsung bayar,” kata dia.

“Kami siap akan membentuk badan usaha bersama milik masyarakat yang nantinya akan bertindak selaku mitra usaha Pemda untuk merealisasikan kontribusi itu. Intinya kami siap dilibatkan dalam proses pengelolaan pasca dicabutnya kontra GTI,” sambungnya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi sangat merespon harapan masyarakat Gili Trawangan untuk dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata di lahan aset milik Pemda NTB. Lebih-lebih dengan nilai kontribusi yang ditawarkan masyarakat cukup pantastis dibandingkan kontribusi kontrak pihak GTI hanya sebesar Rp 22,5 juta per tahunnya.

“Kami akan melakukan kajian dengan usulan dari masyarakat, karena yang jelas dari sisi kerugian daerah selama 24 tahun berjalan kontrak dengan GTI, kontribusinya hanya Rp22,5 juta. Sikap kami DPRD jelas yakni, putus kontrak PT itu,” tegasnya.

Kendati demikian, apa yang menjadi harapan masyarakat Gili Trawangan, tidak bisa langsung disepakati karena saat ini, Pemprov sedang fokus upaya pemutasan kontrak kontrak kerjasama dengan GTI. Kalau tidak salah, paling lambat bulan Maret mendatang ada keputusan.

“Kita sudah rekomendasi lewat sidang Paripurna agar kontrak PT GTI diputus. Nah, sedang dalam proses, bukan hanya masyarakat yang berkepentingan, tapi kami daerah juga sangat berkepentingan agar pendapatan daerah sesuai dengan nilai aset,”tutupnya. (TN-red)

Related Articles

Back to top button