DPM-PTSP NTB tak Pernah Terbitkan Izin Tambang Emas WNA di Sumbawa Barat

Mataram, Talikanews.com – Kasus penambangan Emas yang diduga ilegal di Kawasan Hutan Lindung, di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat yang akan dikelola oleh Tujuh Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok, China dibawah Corporasi PT. Zikun Jaya Trading, semakin menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB belum mengetahui keberadaan Tujuh Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok China yang diduga akan melakukan penambangan emas secara Ilegal.

Begitu halnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Ir Madani Mukarom membantah penambangan emas diduga ilegal oleh Warga Negara Asing itu masuk kawasan Hutan Lindung karena hasil pemantauan lapangan hari Minggu pekan lalu, bukan kawasan hutan lindung, kendati demikian, Dinas kembali turunkan tim untuk memastikan apakah masuk kawasan hutan lindung atau tidak.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB, Drs. Samsul Rizal mengaku, tidak pernah mengeluarkan izin penambangan baik Batu Mangan maupun Penambangan Emas.

Sapaan Rizal itu menegaskan, dalam catatan Dinas PM-PTSP, tidak ada atas nama perusahaan tersebut sudah mengajukan izin. Karena, jika Penanaman Modal Asing (PMA) prosedur izinnya di Pemerintah Pusat. Dimana perusahaan tersebut mendapatkan Nomor Induk Pusat (NIP) kata lain nomor pendaftaran.

“Nah, kalau izin operasional, IMB dan lainnya, diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan K
Pemerintah Kabupaten. Terhadap perusahaan itu, tidak pernah diterbitkan izin apapun oleh Provinsi, mungkin di Kabupaten setempat,” ungkapnya, Senin (17/02).

Rizal menyampaikan, ketika perusahaan sudah terdaftar izinnya secara online maka, tidak perlu melaporkan diri ke Dinas. Karena sudah terkoneksi dengan data Pusat.

Dia mengaku, setelah coba koordinasi dan membuka data OSS, ternyata PT PT. Zikun Jaya Trading sudah terdaftar di Dinas Perizinan Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp 10,7 Miliar yang bergerak bidang usaha perdagangan besar logam, bijih logam, bukan pertambangan.

Dimana izinnya itu diterbitkan tanggal 10 Januari 2020 perubahan tanggal 8 Januari 2020, sedangkan NIP terbit tanggal 11 Januari 2020 dan itu ada di Kabupaten Sumbawa Barat bukan di Provinsi.

“Kalau Izin Usaha Penambangan (IUP) memang harus diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi. Tapi, setelah saya koordinasi dengan Dinas ESDM karena akan melakukan penambangan besar di Hutan Lindung. Intinya tidak pernah menerbitkan IUP itu, sehingga bisa dikatakan, kalau benar penambangan emas, jelas itu ilegal,” tegasnya.

Secara prosedur lanjut Rizal, kalau bidang usaha tambang emas, harus lelang di pusat. Kembali ditegaskan, DPMPTSP Provinsi NTB tidak menerbitkan izin tambang Batu Mangan . Terlebih, kalau pengajuan izin di bawah tahun 2014, kewenangan masih di Kabupaten, sementara di atas tahun 2014 sesuai UU nomor 23 pasti ada di Pemerintah Provinsi.

“Tadi Dinas ESDM sudah turunkan tim untuk kroscek apakah itu masuk Hutan Lindung atau tidak. Karena, sempat heran, kok bisa ada alat berat, kan ada prosedur kalau eksplorasi,” pungkasnya sembari menambahkan, ada Sembilan orang WNA masuk struktur Perusahaan itu, satunya lagi merupakan orang lokal bernama Muslimin.(TN-red)

Related Articles

Back to top button