DLHK NTB Bantah Penambangan Emas WNA di Hutan Lindung, Kesbangpol KSB: Aneh

Mataram, Talikanews.com – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir Madani Mukarom membantah penambangan emas diduga ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok China di di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, di luar kawasan Hutan Lindung.

“Waktu pengecekan Minggu lalu diluar kawasan hutan lindung. Besok pagi mau dicek kembali oleh petugas KPH Sejorong,” ungkap Madani Mukarom membantah, Minggu (16/02).

Dia menjelaskan, saat melakukan pengecekan pada hari Minggu pekan lalu, penambangan oleh WNA Tiongkok China itu diluar kawasan hutan lindung. Akan tetapi, untuk lebih memastikan, dirinya akan perintahkan tim Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sejorong.

Apa yang disampaikan DLHK NTB itu membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) geram.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, pada Bakesbangpoldagri KSB, Dr. TGH. Burhanuddin, menegaskan bahwa, dalam Admistrasi Hukum Umum (AHU) PT. Zikun Jaya Trading itu ada namanya Muslimin, masuk Direksi yang merupakan pengusaha lokal. Keberadaan Muslimin yang pertama membuka penambangan tersebut. Kemudian, rencana akan bekerjasama dengan investor Asing.

Bicara statemen Kepala DLHK yang menyampaikan bahwa lokasi tambang emas diluar kawasan hutan, bagi Burhanuddin ada dugaan permainan ketika Kepala Dinas menyampaikan hal demikian.

“Sudah jelas masuk kawasan hutan, kok dibilang tidak. Jika demikian, berarti ada dugaan permainan,” kata dia.

Burhanuddin membenarkan jika lokasi perendaman emas bukan dikawasan hutan lindung. Akan tetapi, ada yang aneh yakni lokasi itu sudah dibebaskan oleh WNA China. Yang jadi pertanyaan, boleh tidak WNA membeli lahan ditempat itu?.

“Betul kalau lokasi perendaman emas diluar kawasan hutan lindung. Bagaimana dengan lokasi pengambilan material emas, itu kan di hutan lindung,” tegasnya.

Yang jadi persoalan lain adalah aturan melakukan penambangan. Sudah jelas terlihat ada dugaan pengambilan logam tanpa izin, apakah diperbolehkan dalam Undang-undang Minerba.

Dimana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (7) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Merupakan kewenangan Pemerintah.

“Apakah proses itu sudah dilakukan atau tidak?,” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button