Pariwisata

Owner Metzo Club Lombok Angkat Bicara terkait Tarian Striptis, Ini penjelasannya

Mataram, Talikanews.com – Owner Metzo Executive Club, Senggigi, Lombok Barat, Ni Ketut Wolini angkat bicara terkait dugaan kasus yang menimpa yakni penggerebekan Tarian Striptis oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu, meluruskan tudingan mengenai Manejemen Metzo Club menyediakan tarian tanpa busana.

Dia mengeskan, atas nama Owner, dirinya tidak mengetahui ada oknum Manejer yang melanggar ketentuan Manejemen perusahaan. Hal itu disampaikannya, karena Manejemen tidak pernh mengizinkan ada kegiatan tarian tanpa busana, kemudian berbau narkoba ditempat tersebut yang nantinya melanggar hukum terhadap Menejemen.

“Kita sudah buatkan rambu-rambu atau aturan ketat bahwa, tidak boleh ada kegiatan yang dapat melanggar hukum di Metzo. Jika ada karyawan yang melanggar, maka bersangkutan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dipecat,” ungkapnya Kamis (13/02)

Wolini menyampaikan bahwa tidak membolehkan tarian Striptis, Narkoba, memperkerjakan anak dibawah umur, booking out (BO) dan lain sebagainya, sudah tertuang dalam kedepan kontrak kerja dengan karyawan. Terhadap karyawan yang melanggar aturan, maka harus bertanggung jawab dan dipecat.

“Kami sama sekali tidak membolehkan karyawan melanggar hukum, jika terbukti melakukan kesalahan, kami siapkan sanksi pemecatan jika terbukti,”kata dia.

Dia juga meminta maaf kepada semua masyarakat NTB khususnya, kemudian para media, tidak langsung mengklarifikasi isu yang beredar lantaran sedang berada di luar daerah dan belum mengetahui akar persoalan.

Baca juga :  Sepenggal Pepatah Untuk Pengurus BPPD Dari Wakil Ketua DPRD NTB

“Saat ini, kasus dugaan tarian striptis itu sedang ditangani aparat penegak hukum. Mari kita sama-sama hormati, jangan vonis kami, saya ini ketua PHRI NTB, masak sebejat itu membiarkan hal demikian,” ujarnya.

Wolini juga menyinggung mengenai bukti pembayaran didalamnya terdapat kwitansi Metzo yang diperlihatkan Polda sebagai Barang Bukti (BB). Namun itu merupakan kwitansi atua bukti belanja bukan bukti transfer pemesanan tarian Striptis.

“Tarian yang dianggap merusak citra daerah itu diluar sepengetahuan Menejemen dan tidak ada kaitan, Menejemen juga tidak membolehkan hal itu,” tegasnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB ini menambahkan soal kontrak kerja antara Manejemen dengan Manejer. Di sana, ada hak dan kewajiban Manejer sudah jelas tertuang ketika melanggar aturan merupakan tanggungjawab Manejer dan tidak ada kaitan Partner Song (PS) dengan Manejemen perusahaan, melainkan kontrak kerja terpisah antara Manejer dengan PS itu sendiri

“Memang benar saya ada rapat atau sharing setiap sekali sebulan atau tiga kali sebulan. Namun berkaitan dengan usaha, bukan urusan yang lain. Kami pertegas juga, yang rekrut PS bukan perusahaan dan tidak masuk sebagai karyawan perusahaan,” cetus dia.

Ketika disinggung soal pemanggilan Polda, dirinya siap akan penuhi panggilan tersebut. Malah, mendukung APH membuka persoalan ini supaya terang benderang. “Saya selaku Owner tidak mau vonis orang tanpa bukti, ini bukan pembiaran, tapi kita menunggu hasil APH saja. Saya juga tidak mau berperasangka apakah ini dijebak atau ada persaingan usaha,” ujarnya.

Baca juga :  Sambut Pergantian Tahun, Forum Jurnalis Pariwisata Bersihkan Pantai

Saat ini lanjutnya, belum ada kuasa hukum disiapkan oleh Owner, karena mereka (oknum) yang melakukan kesalahan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

“Perusahaan dengan Organisasi PHRI harus dipisahkan, karena masing-masing punya aturan serta sistem berbeda. Terlebih ada ADRT , jika saya dianggap melanggar aturan, ada ketentuan dari pimpinan pusat,” katanya.

Yang jelas, PHRI merupakan organisasi profesional, bukan politik, sehingga diharapkan tidak dibawa ke ranah politik. Hal ini ditegaskan karena, ada informasi bahwa ketua PHRI diminta mundur, seakan menjustice tidak keberhasilan dengan adanya kasus di Metzo.

“Saya ini Owner di Metzo Executive Club, tidak usah kaitkan dengan PHRI. Mari kita profesional, jangan hanya cari keburukan, tampilkan lah keberhasilan PHRI,” pintanya.

Wolini pun memberikan pesan dan kesan.
Atas nama Owner, benar-benar tidak mengetahui dan tidak pernah menyiapkan hal demikian. Jika terbukti, siapapun apalagi karyawan akan dipecat jika terbukti.

“Hormati proses hukum, jangan hakimi seseorang yang belum tentu bersalah,” tutupnya (TN-red)

Tags

Related Articles

Back to top button
Close