Jadup Tahap II Korban Gempa Bumi Lombok tak Bisa Dicairkan, Ini Penyebabnya?

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Pusat tidak bisa lagi mencairkan jatah hidup (Jadup) tahap kedua bagi korban gempa bumi Lombok.

Kendala itu ditemukan oleh Komisi V DPRD NTB kunjungan kerja ke Kementerian Sosial di Jakarta. Adapun persoalan, semua daerah yang telah menerima dana transfer Jadup tahap I kemudian menyalurkannya ke korban gempa sejumlah Rp 11 Miliar itu ternyata sampai saat ini belum ada laproan pertanggungjawaban ke Pemerintah Pusat, padahal pelaporan itu kewajiban administrasi yang harus dilakukan.

“Bagaimana Pemerintah Pusat mau transfer tahap kedua. Jadup tahap pertama tahap pertama saja belum dilaporkan, padahal menjadi syarat pencairan tahap dua,”” ungkap wakil ketua komisi V DPRD NTB, Lalu Wirajaya menyampaikan pemaparan pihak Mensos.

Wirajaya menyangkan sikap daerah yang belum menyelesaikan kewajibannya. Dari tujuh kabupaten kota yang terdampak gempa ada Lima daerah yang telah menyalurkan Jadup seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Barat. Dampak parah dari kondisi tersebut dua daerah yang belum terima yakni Lombok Timur dan Lombok Utara.

Jaya menuturkan, pemerintah pusat ingin melihat realisasi Jadup seperti di daerah. Terutama menyangkut pelaporan diharuskan, mengingat dana yang digunakan Pemerintah pusat merupakan dana negara yang harus dipertanggungjawabkan.

“Itu hasil penyampaian mereka. Dan ini tidak main-main,” kata dia.

Tidak hanya menyangkut pelaporan administrasi, ternyata penghambat Jadup tahap kedua itu yakni terbentuk regulasi di pusat. Dalam ketentuanya korban gempa tidak akan bisa menerima Jadup selama ada penambahan masa transisi rehabilitasi dan rekonstruksi gempa. Sementara Pemrov NTB sendiri sudah kesekian kalinya melakukan penambahan masa transisi terakhir sejak 25 Desember 2019, Pemprov kembali memperpanjangkan masa transisi sampai Maret ini.

“Terbentur juknis. Selama dalam fase penambahan masa transisi, itulah penyebab tidak bisa dicairkan,” tutur Jaya menyampaikn penjelasan pihak Mensos.

Pengakuan Mensos, lanjutnya untuk usulan Pemprov tahap II sudah masuk di Kementerian Keuangan. Namun, melihat kendala tersebut menjadi masalah yang harus disikapi bersama.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi NTB usulan Jadup tahap II ini mencapai Rp 457.557.600.000 miliar untuk 762.596 jiwa korban dengan ketentuan akan menerima masing masing Rp 600.000. Penerima Jadup tahap II itu terbagi ke dalam 205.488 KK dan tersebar di enam kabupaten/kota di NTB.

Rinciannya, Kota Mataram sebanyak 41.860 orang dalam 12.064 KK, Lombok Tengah 16.215 orang dalam 4.578 KK, Lombok Barat 222.677 orang dalam 62.824 KK, Sumbawa Barat 62.677 orang dalam 16.521 KK, Lombok Utara 242.572 orang dalam 75.554 KK, dan Lombok Timur 119.230 orang dalam 33.957 KK.

Anggaran yang dibutuhkan itu dengan inciannya, Kota Mataram membutuhkan alokasi dana sebesar Rp. 25.116.000.000, Lombok Tengah Rp. 9.729.000.000, Lombok Barat Rp. 133.606.200.000, Sumbawa Barat Rp. 37.606.200.000, Lombok Utara Rp. 145.543.200.000, dan Lombok Timur Rp. 71.538.000.000

Adanya persoalan itu membuat Anggota k
Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah meminta gubernur supaya tidak diam terkait masalah ini. Kabupaten kota yang telah mendapatkan Jadup tahap I harus bisa diajak rembuk untuk menyelesaikan masalah pelaporan yang belum mereka lakukan.

Sebab, dengan tegas pihak Mensos RI menyampaikn penghambat proses pencarian tahap kedua. Tidak hanya itu Pemprov juga harus membicarakan supaya status masa transisi itu dicabut.

“Ini ada dua soal yang berbenturan harus dicarikan solusi,” tegas sekretaris Fraksi PKB DPRD NTB itu

Yongki yakin jika semua kepala daerah bisa duduk bersama agar masalah ini bisa tuntas, tentunya difasilitasi oleh gubernur langsung.

“Solusinya duduk bareng misalnya kalau ada data (laporan administrasi) yang belum diselesaikan ia diselesaikan lah,” ujarnya.

Apa yang menjadi keputusan didaerah tentunya harus segera disampaikan ke pusat. Yongki sapaan politisi itu melihat peluang untuk dicairkan Jadup itu masih ada. Namun mengingat ada kenaikan usualan dimana Pemprov sebelummya mengusulkan Rp 425 Miliar menjadi 457 Miliar.

“Harus ada upaya maksimal di lapangan,” tegas Yongki.

“Jadi disatu sisi ada Inpres nomor 5 tahun 2015 yang menunjuk NTB sebagai status tanggap darurat tetapi dalam aturan maennya Jadup tidak bisa dicairkan jika masih ada status tanggap tadi (masa transisi). Itu yang jadi rekomendasi KemenKeu,” tegasnya.

Bagi Ketua Komisi V DPRD, TGH Mahalli Fikri mengaku semua belum pasti. Masih sebatas diusulkan ke Kemenkeu. Bulan Oktober tahun 2019 dan terakhir Desember 2019 sudah diusulkan, namun belum ada jawaban Kemenkeu dan di Kemensos pun belum ada anggarannya.

“Intinya, Gubernur sikapi persoalan ini,” tutupnya.

Kunker Komisi V tersebut disambut Kabid PKBA Kemensos, Sunarti dan Kabid Indentifikasi Wilayah II Kemensos RI, Andi Paturuang.(TN-red)

Related Articles

Back to top button