Angka Stunting NTB masih Tinggi, di Angka Pemprov siapkan Empat Strategi

Mataram, Talikanews.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dr Nurhadini Eka Dewi menyampaikan angka penderita Stunting di daerah seribu masjid masih tergolong tinggi mencapai 33,49 persen dari jumlah balita. Dimana, tertinggi merupakan Kabupaten Lombok Timur sebanyak 43 persen dan terendah di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 18 persen.

“Angka ini bergerak karena, anak diterapi, ada yang membaik dan ada juga yang baru. Ini data tahun 2019,” ungkapnya, Rabu (05/02).

Angka stunting NTB masih diatas angka nasional sebesar 29,6 persen. Mengatasi masalah tersebut, NTB terus mengembangkan empat strategi dan sejumlah program aksi penanganan stunting secara terintegrasi.

Adapun strategi itu yakni peningkatan SDM, peningkatan kualitas PMBA, peningkatan edukasi gizi, dan penguatan intervensi gizi di Puskesmas dan Posyandu.

“NTB juga fokus melakukan penguatan gizi dengan pendekatan siklus hidup 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan remaja,” kata Kepala Bappeda NTB, Wedha Magma Ardi diwakili Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, L. Hasbulwadi saat Konsultasi Publik penyusunan RAD-PGN

Dia menjelaskan, keempat strategi tersebut dibarengi dengan program promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), promosi dan konseling menyusui serta pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak. Selain itu, pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) ibu Hamil dan remaja serta pemberian vitamin A dan makanan tambahan lainnya bagi ibu hamil dan balita.

Disatu sisi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan NTB, Dra. Panca Yuniarti, Apt, mengungkapkan sejatinya program- program tersebut telah berjalan cukup lama. Namun terkendala tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah.

Cakupan pemberian TTD, di NTB, sudah cukup tinggi (92,4 persen), Namun angka tersebut masih kontras dengan tingkat kepatuhannya masih di angka 33 persen.
Ia juga menjelaskan bahwa pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan balita seringkali terkendala dengan kejenuhan terhadap biskuit yang dibagikan.

Meski demikian, pemerintah terus berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan terus memberikan edukasi baik terhadap masyarakat maupun terhadap petugas kesehatan yang ada.

Pemprov NTB juga dibantu oleh generasi milenial. Generasi milenial tak hanya menjadi subject dalam program ini, melainkan juga sebagai partner yang siap untuk diajak kerjasama menuntaskan masalah gizi dan stunting di NTB.

Seperti Kaum Milenial Sadar Gizi besutan Baiq Fitria Rahmiati, runner up SEMETHON NTB 2019 (Sosial Enterpreneur Model Innovathon) yang membantu penyuluhan hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat dengan melakukan berbagai penyuluhan. Seperti penyuluhan pemberian MPASI yang baik dan benar, penyuluhan pentingnya tablet tambah darah, serta penyuluhan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

Baiq Rahmiati yang tergabung dalam Nutriology Team, juga memperkenalkan Mie Clarias, mie siap saji dengan daging lele asli yang tinggi kandungan zat besinya. Menurut perempuan yang menuntut ilmu gizi di Universitas Bumi Gora tersebut, salah satu penyebab stunting adalah anemia saat masa kehamilan. Dan makanan olahan lele dapat menjadi jawabannya karena mengandung zat besi hingga 5,3 g/100 gram, lebih tinggi dari daging sapi, kerbau, ayam, dan kambing. Tak heran, produk besutan Baiq Rahmiati dan teamnya ini mengantarkannya menjadi runner up Semethon 2019.

“Milenial memiliki kemauan, kemampuan, dan daya. Kami bisa jika kami dilibatkan!” cetusnya.

Yuni Setianingsih, selaku perwakilan SNV Netherland Development menuturkan draft final RAD PG NTB direncanakan akan selesai paling lambat bulan April mendatang. Diadakannya rapat Koordinasi lanjutan dengan agenda Konsultasi Publik ini adalah untuk menampung aspirasi berbagai pihak, termasuk generasi milenial, untuk penyempurnaan substansi dokumen RAD-PG.

Selain itu, untuk menyamakan persepsi program, kegiatan, indikator kinerja, serta target tahunan selama periode RAD-PG pada tiap pilar. Meningkatkan pemahaman, serta penguatan peran dan komitmen pemangku kepentinganpangan dan gizi di Provinsi NTB. Serta memberikan panduan bagi pemerintah dsn OPD Lingkup Provinsi dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor, pemantauan, dan evaluasi berkelanjutan.

“RAD PG Provinsi NTB ini nantinya juga akan menjadi acuan bagi Kabupaten dan Kota dalam membuat RAD PG” pungkasnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button