Gubernur NTB Serahkan persoalan PT GTI ke Kejaksaan

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB rupanya tidak bisa melanjutkan rekomendasi DPRD untuk pemutusan kontrak kerjasama PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pengelolaan aset milik Pemprov seluas 65 Hektare di Gili Trawangan, Lombok Utara.

Polemik PT GTI justru akan diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dimana, JPN itulah yang akan mengambil tindakan, apakah pemutusan kontrak atau akan diperpanjang.

“Kami sudah rapat kembali. Kita akan serahkan penanganan oleh Kejaksaan sebagai pengacara Pemerintah,” ungkap Gubernur NTB, Zulkieflimanyah di Mataram.

Dia mengatakan, Pemprov tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan meski kajian dari sejumlah pihak termasuk komisi III maupun Komisi I DPRD menyebut ada pendapatan tidak masuk ke khas daerah alias bocor. Belum lagi kajian hukum mereka tidak boleh ada kontrak kerjasama mencapai 70 tahun.

“Bagaimanapun hukum itu tidak bisa menggunakan cara suka atau tidak suka,” kata dia.

Politisi PKS ini tidak ingin ada pemutusan kontrak yang justru nantinya melanggar aturan. Sehingga, masalah ini Pemprov NTB perlu mengkaji dan paling aman menyerahkannya ke JPN.

“Paling aman kasih Kejaksaan biar Kejaksaan ambil keputusan seperti apa nanti,” katanya.

Dia menambahkan, Pemprov akan koordinasi dengan Kejaksaaan. Karena, Kepala Kejaksaan Tinggi masih baru.

Gubernur menyinggung isu ada dugaan oknum Pejabat Pemprov yang selama ini banyak menikmati keuntungan dari kerjasama tersebut yang tidak masuk pendapatan asli daerah.

Malah dirinya berharap kepada semua pihak yang mengetahui adanya dugaan oknum itu supaya disampaikan saja. (TN-red)

Related Articles

Back to top button