Hasil Kajian, Komisi I DPRD NTB dorong Pansus putuskan Kontrak PT GTI

Mataram, Talikanews.com – Komisi I DPRD NTB telah melakukan kajian hukum terhadap kontrak kerjasama PT Gili Trawangan Indah (GTI) dengan Pemerintah Provinsi NTB. Alhasil, akan mendorong panitia khusus (Pansus) di DPRD untuk memutus kontrak kerjasama tersebut karena dinilai telah merugikan daerah.

“Sesegera mungkin kesepakatan kontrak antara Pemda Provinsi dengan PT GTI itu harus dicabut. Di samping adanya wanprestasi, juga karena adanya potensi kerugian bagi Negara dan daerah yang cukup besar dalam kasus ini,” ungkap Ketua Komisi I DPRD NTB, Sirajuddin, Kamis (30/01).

Dia menyampaikan, sejak mencuatnya polemik PT GTI beberapa waktu lalu, kasus kerjasama pengelolaan aset Pemprov NTB seluas 65 hektar ini menjadi atensi khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi I DPRD NTB pun telah memanggil pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov NTB untuk segera menyerahkan semua dokumen hukum yang berkaitan dengan kontrak kerjasama yang dinilai merugikan potensi pendapatan daerah ini.

“Kami sudah minta dokumen minta kontrak ke eksekutif. Mereka janji akan menyerahkan dan sudah kita terima. Hasil analisis kami, kontrak ini juga bertentangan dengan UU Pokok Agraria dan Permendagri 19 tahun 2016 karena melanggar klausul pemberian izin bagi suatu investasi. Ini bentuk ketidakcermatan yang berdampak terhadap kerugian daerah,” kata politisi Partai Berlambang Ka’bah ini.

Kecilnya pendapatan daerah dari hasil kerjasama dengan PT GTI itu menurut Komisi I merupakan suatu bentuk kelalaian serta pembiaran yang harus sesegera mungkin dihentikan karena sudah berjalan selama kurun waktu 25 tahun.

“Ini yang semestinya harus diselidiki lebih jauh bila perlu lembaga Dewan harus membentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) yang khusus menyelidiki adanya dugaan tindak kelalaian ini. Bayangkan tiap tahun ada potensi pendapatan sebesar Rp25 Miliar per tahun dari pengelolaan asset tersebut tapi selama 25 tahun, Daerah hanya mendapatkan kontribusi sebesar Rp22,5 juta, ini hal yang perlu diselidiki karena besarnya dugaan potensi kerugian Negaranya,” cetus Sirajuddin

Dia akan tetap dorong bentuk pansus putuskan kontrak kerjasama tersebut.”Kita sudah lakukan konsolidasi antar komisi dan fraksi untuk memuluskan terbentuknya pansus itu,” ujarnya.

Kekayaan Pemprov NTB di Gili Trawangan berupa lahan seluas 75 hektar. Seluas 65 hektarnya dikontrakan ke PT Gili Trawangan Indah (GTI) sejak tahun 1995 lalu dengan nilai kontrak sebesar Rp22,5 juta per tahunnya selama 70 tahun.

Sebuah nilai kontrak yang sangat rendah sekali dibandingkan dengan income yang bisa diraup dari pemanfaatan dengan pengelolaan kawasan wisata yang cukup diminati oleh para pelancong itu.

“Nilai ekonomi dari total asset di Gili Trawangan itu mencapai Rp2,3 Trilyun. Dan jelas ini tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh Pemda Provinsi NTB,” sorot Ketua Komisi III DPRD NTB, Sembirang Ahmadi.

Jomplangnya antara nilai pendapatan daerah dengan nilai kontrak asset 65 hektar ini memicu Komisi III mengeluarkan rekomendasi pemutusan kontrak antara Pemda Provinsi NTB dengan PT GTI. (TN-red)

Related Articles

Back to top button