Gubernur NTB: Penamaan Bandara Sudah Final, Tapi?

Mataram, Talikanews.com – Dihadapan ratusan massa aksi dari Nahdatul Wathan (NW), yang mendesak agar Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM). Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah menyampaikan, sebenarnya dari dulu perubahan nama bandara itu tidak ada masalah.

Keputusan pemerintah pusat sudah menetapkan BIL menjadi BIZAM sesuai Surat Keputusan Menhub nomor 1421.

“Tidak benar ada penundaan seperti yang beredar di media sosial itu,” ungkapnya berpidato depan ratusan massa, Jumat (24/01).

Kalau pun demikian, hidup di zaman saat ini berbeda dengan zaman sebelumnya. Karena, apapun yang terjadi dibawah yakni tingkat desa, diketahui oleh pemerintah pusat. Terlebih, ada hal yang belum utuh, sehingga eksekusinya harus menunggu keputusan DPRD.

“Mudahan segera keluar kesepakatan DPRD untuk eksekusi,” katanya sembari mengatakan, kalau butuh tanda tangan, maka segera ditanda tangan. Tapi, perlu diketahui, ada proses politik yang harus dilalui.

Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi menyampaikan, mewakili pimpinan DPRD, surat permintaan eksekusi yang dikirim oleh gubernur itu sudah bacakan dalam rapat sidang paripurna untuk segera di eksekusi.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan disepakati,” cetusnya.

Dalam rapat paripurna DPRD NTB, terjadi interupsi dari fraksi menyangkut surat masuk permohonan gubernur supaya penamaan bandara menjadi BIZAM segera dilakukan.

Interupsi pertama dari Fraksi Golkar yakni HL Satriawandi. Dirinya meminta, sebagai anggota DPRD NTB ingin mejalankan tugas dewan sesuai ketentuan yang ada. Terlebih menyangkut permohonan eksekusi nama bandara.

“Setelah pembacaan surat gubernur, harus dibahas melalui mekanisme yang ada. Tidak bisa langsung diputuskan,” tegasnya.

Kemudian Fraksi Gerindra, Ridwan Hidayat, tetap pegang kesepakatan bahwa dibahas melalui mekanisme yang ada.

Lain halnya dengan Fraksi PKB, H Makmun. Dalam Tata Tertib (Tatib), rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan, sehingga dirinya sepakat jika di paripurna langsung ditetapkan mengenai eksekusi nama bandara itu.

Dipertegas Fraksi PAN, H Najamuddin Mustofa. Dirinya menyarankan supaya dilakukan voting. Karena, penamaan bandara itu sudah clear dan clean berdasarkan SK Menhub.

“Kita voting saja, SK ini sudah clear tinggal di putuskan, saya pribadi setuju diputuskan,” tutupnya (TN-red)

Related Articles

Back to top button